Merdeka.com - Penyelipan pasal 263 ayat 1 dan diperluas lewat pasal 264 dalam RUU KUHP yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Penghinaan Presiden menjadi polemik. Namun, pihak Istana mengatakan draf revisi pasal tersebut sudah ada di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi hanya meneruskan saja.

Menanggapi hal tersebut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Salim S Mengga merasa geram karena lagi-lagi pemerintahan SBY disalahkan. Menurutnya perilaku saling menyalahkan ini tak mencerminkan sikap pejabat negara yang kesatria.

"Jadi kalau mengusulkan sesuatu kemudian ditolak, ya biasa saja lah, enggak usah bilang ini dari yang sebelumnya. Itu kan tidak gentle, politisi harusnya punya jiwa kesatria dong. Kalau ada penolakan dari publik dievaluasi kenapa ada penolakan. Enggak usah nyalain yang lain-lain. Ini sikap dari politisi seperti apa cuma bisa menyalahkan orang," kata Salim saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Salim, tidak adil jika orang yang sudah tidak menjabat dijadikan kambing hitam. Sebab percuma saja SBY tetap tidak bisa memperbaikinya karena masa jabatannya sudah berakhir.

Salim menegaskan tak perlu pejabat negara cari kambing hitam. Dia malah memberi saran agar ada keberanian untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Kalau saya melihat hal seperti itu kalau misalnya ada yang menawarkan tapi ditolak publik, pertama lakukan upaya untuk meyakinkan publik ini untuk apa. Berguna atau tidak untuk bangsa ini. Kalau tidak mampu meyakinkan publik, ya mending ditarik kembali, jangan diterbitkan, itu aja," tegasnya.

Menurut Salim pasal penghinaan tersebut sebenarnya sudah ada di era Orde Baru Soeharto. Pasal tersebut pernah menjadi penolakan publik besar-besaran. Maka dari itu Salim berharap agar berhati-hati dalam mengusulkannya lagi. Sedangkan dalam pengusulan sebaiknya berani atas segala risiko yang akan didapat.

"Lah sekarang mau diusulkan kembali, karena di media sosial terlalu banyak ucapan-ucapan yang dianggap tidak pantas. Kan dia bisa evaluasi, bisa dibaca kalau memang tidak cocok kan mending dibatalkan. Sekarang mereka mengusulkan lagi ditolak oleh publik lalu menyalahkan orang lain, buat apa?" tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Draf revisi pasal tersebut telah diajukan secara langsung untuk dibahas di Komisi III DPR.

Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki menjelaskan, draf revisi KUHP sebetulnya telah diajukan sejak pemerintahan Presiden SBY. Namun, saat itu pembahasannya belum tuntas.

"Putusan MK kan tahun 2006. Kemudian pemerintahan SBY usulkan 2012, tapi tidak tuntas pembahasannya, sehingga dikembalikan lagi pada pemerintah. Lalu oleh Menkum HAM sama DPR diputuskan untuk masuk dalam prolegnas tahun 2015. Jadi secara substansi sebenarnya hampir sama dengan yang diusulkan pemerintahan lalu," jelas Teten kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8).