Demokrat Duga Kasus Jiwasraya Libatkan Orang Dekat Kekuasaan, Ini Kata PDIP

Merdeka.com - Politikus PDIP Effendy Simbolon enggan menanggapi pernyataan Demokrat bahwa skandal Jiwasraya melibatkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

"Belum tahu saya," kata Effendy ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).

DPR telah bergerak mendalami kasus gagal bayar polis tersebut. Sejauh ini, DPR telah membentuk panja alias panitia kerja. Sejumlah fraksi bahkan mendorong pembentukan pansus (panitia khusus) Jiwasraya.

"Biar saja apa pansus, apa panja yang buka itu," ujar Effendy.

Jika memang ada indikasi keterlibatan sejumlah pihak, lanjut Effendy, maka akan terungkap dari hasil kerja panja. "Biar lebih clear ya," singkatnya.

Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk Panja di tingkat komisi DPR saja.

Wasekjen Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama Pemerintah.

"Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya," jelas Didi kepada merdeka.com, Minggu (19/1).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan hak konstitusional kepada dewan untuk membentuk Pansus.

Didi menambahkan, pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan. Karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun.

"Diduga terjadinya penipuan (fraud) terorganisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," tambah dia.

Pembentukan Pansus DPR, jelas dia, menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

"Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama," kata Didi lagi.

Pembentukan Pansus DPR, kata Didi, tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III.

"Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik," tutup Didi.

Seperti diketahui, DPR awalnya mewacanakan pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, setelah Presiden Jokowi memanggil para petinggi parpol partai pendukung termasuk pimpinan DPR, dorongan pembentukan Pansus berubah menjadi Panja.