Demokrat Duga Ada Agenda Terselubung di Balik Usulan Jabatan Presiden 3 Periode
Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.
"Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2x5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga pertahankan," kata Wasekjen Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/12).
Didi menyebut ada agenda terselubung melanggengkan kekuasaan di balik usulan presiden kembali dipilih MPR. Mekanisme pemilihan presiden lewat MPR merampas hak demokrasi masyarakat.
"Sangat mungkin ada agenda terselubung dibalik ini, ingin melanggengkan kekuasaan, entah siapapun dia," ujar dia.
Jokowi Menolak Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Bahkan Jokowi menilai usulan tersebut menjerumuskan dirinya dan telah menampar dirinya.
"Hendak menampar muka saya," tegas Jokowi.
Jokowi mengaku merupakan salah satu produk pemilihan langsung yang dipilih rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945.
"Dan saya adalah salah satu produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi itu. Jika tak ada reformasi, saya dan banyak orang biasa lain tak akan menggapai impian menjadi bupati, walikota, gubernur, atau presiden," kata Jokowi dikutip dari akun instagram Jokowi.
MPR Hormati Sikap Jokowi
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menghargai sikap Jokowi menolak usulan jabatan presiden tiga periode. Meski demikian, Jazilul mengatakan, penolakan itu tetap dilakukan melalui mekanisme dalam mengambil keputusan.
"Kami pun menghargai yang mengusulkan. Pada saatnya akan ada waktu dan mekanisme dalam mengambil keputusan," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).
Ia menyebut, perlu tidaknya amandemen akan bergantung pada aspirasi masyarakat yang kini masih ditampung MPR. "Soal perlu tidaknya amandemen tergantung kehendak rakyat yang manifestasinya melalui anggota MPR," kata Jazilul.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaAHY Beri Isyarat Bakal jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo
AHY menuturkan susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Baca SelengkapnyaDemokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan
Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaPesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaUsai Lihat Gibran Debat, Prabowo Klaim Rakyat Ingin Pemilu Secepatnya Supaya Keputusan Jelas
Prabowo Subianto menyebut masyarakat tak sabar untuk segera memilih pemimpin usai lihat Gibran debat Cawapres.
Baca Selengkapnya