Demokrat bingung Bawaslu panggil SBY dan Mensesneg
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul merasa bingung dengan sikap Bawaslu yang memanggil Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Padahal, Bawaslu sudah menyatakan bahwa tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh SBY dalam menggunakan pesawat kenegaraan untuk kampanye.
"Masalahnya Bawaslu sudah mengatakan tidak ada masalah, tapi tahunya kita dipanggil. Kita tetap kooperatif, orangnya Pak Sudi sudah menjelaskan," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (7/4).
Dia menuturkan, SBY berhak menggunakan pesawat kenegaraan karena posisinya sebagai Presiden RI. Karena protokoler melekat dari seorang presiden.
"UU menyatakan apapun kalau yang namanya paspampres, pesawat, sudah itu kesekretariatan negara kan melekat, tapi Pak SBY , Ibu Ani, Mas Ibas ada itungannya, mereka pakai uang pribadi ketika kampanye," tegas dia.
Dia juga mempertanyakan sikap Bawaslu yang seolah mencari-cari kesalahan Demokrat. Padahal, jabatan presiden sekaligus ketua umum partai sudah terjadi sejak zaman Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Apa lupa Bu Mega pernah jadi presiden juga ketum partai, pak JK juga, kenapa suasana sekarang kok jadi diramaikan, makin meningkat karena Pak SBY turun jadi Jurkamnas. Harusnya semua siap menang siap kalah. Jangan ada kekhawatiran," jelas dia.
Kendati demikian, pihaknya tetap mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun, surat panggilan untuk SBY pun belum diterima.
"Kita tetap mematuhi, Setneg sudah menjelaskan di media, hari Jumat kita belum nerima surat dari Bawaslu , tapi tetap dikirim dari setneg untuk beri informasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Bawaslu sedianya memanggil Presiden SBY dan Mensesneg Sudi Silalahi pada Jumat (4/4) lalu terkait penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Demokrat. Namun baik SBY dan Sudi tak memenuhi panggilan tersebut.
Tindakan Bawaslu ini sebagai tindak lanjut laporan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Ray melaporkan SBY karena menggunakan pesawat kepresidenan saat kampanye Demokrat di Lampung.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Jadwal Ulang Periksa Dua Caleg Demokrat Terkait Dugaan Kasus Politik Uang
Bawaslu Jakarta Selatan telah memanggil dan meminta penjelasan Pelapor atas nama Helly Rohatta
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca Selengkapnya