Demo di Gedung DPRD, Mahasiswa tuding polisi tak netral di Pilgub Sumut

Merdeka.com - Seratusan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4). Mereka menuding polisi tidak netral pada Pilgub Sumut.

Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari presidium mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Medan.

Pengunjuk rasa menyatakan ada sejumlah indikasi ketidaknetralan Polda Sumut pada Pilgub Sumut. Salah satunya terkait penanganan kasus pindana Pilkada dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih. Kasus itu lenyap begitu saja setelah adanya statemen dukungan dari Bupati Simalungun itu kepada salah satu pasangan calon.

Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara juga menyatakan bahwa mereka mendapat informasi tentang intervensi dari petinggi Polda Sumut kepada kepala daerah untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

"Kami punya dasar untuk mengatakan ini. Kami mempunyai rekaman audio terhadap kasus ini. Tidak bisa saya bicarakan secara detail, mungkin meminta dan gerakan intervensi dan intimidasi (melalui) komunikasi, yakni meminta dukungan wajib kepada salah satu paslon gubernur Sumut. Lebih dari dua kepala daerah yang diintervensi," kata Abdul Razak Nasution, koordinator aksi.

mahasiswa demo di gedung DPRD Sumut ©2018 Merdeka.com/Yan Muhardiansyah

Abdul Razak menyatakan, siap mempertanggungjawabkan tudingan itu. "Kami pun tidak berani asal-asalan ke sini," ucapnya.

Pengunjuk rasa menyatakan mereka tidak ingin institusi Polda Sumut berubah fungsi menjadi lembaga politik. Karenanya mereka meminta agar DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut yang dianggap tidak netral pada Pilgub Sumut. DPRD Sumut juga didesak mengeluarkan rekomendasi ke Mabes Polri agar Irjen Pol Paulus Waterpauw dicopot dari jabatannya.

Demonstrasi massa sempat diwarnai aksi menggoyang pagar gedung DPRD Sumut. Mereka memaksa agar gerbang dibuka.

Setelah pagar dibuka, pengunjuk rasa tetap di tempat. Mereka kemudian ditemui Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djuli. Dia meminta agar pengunjuk rasa menyerahkan bukti dari tudingan ketidaknetralan Polri itu.

"Saya meminta kepada adik-adik untuk menyerahkan bukti-bukti adanya intervensi yang dilakukan oleh petinggi Polda Sumut," ucap Nezar.

mahasiswa demo di gedung DPRD Sumut ©2018 Merdeka.com/Yan Muhardiansyah

Pengunjuk rasa dan Nezar pun sepakat untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Pihak mahasiswa menyatakan akan menbuka semuanya pada forum itu.

Sementara, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, yang dikonfirmasi wartawan, membantah tudingan mahasiswa itu.

"Jangan macam-macam, nggak mungkin itu. Apalagi kapolda nggak ada familinya di sini. Jangan sembarang menuduh," tegasnya.

Dia juga yakin polisi tetap netral. Terlebih netralitas itu kembali ditegaskan saat kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ke Medan beberapa hari lalu.

Terkait kasus pidana pemilu dengan tersangka JR Saragih yang dinilai jalan di tempat, MP Nainggolan menyatakan kasus itu ditangani Sentra Gakkumdu, bukan Polda Sumut. Meskipun Bawaslu Sumut menyatakan proses kasus itu berada di tangan penyidik kepolisian yang tergabung di Gakkumdu, Nainggolan bersikeras kasus itu tidak ditangani polisi.

"Ada polisi, ada jaksa, ada panwas, satu atap. Jadi (ditangani) Gakkumdu itu. Sama ini seperti KPK ada polisi ada jaksa. Itu tetap gakkumdu bukan Polda Sumut," jelasnya.