Demi jadi kepala daerah, mereka membelot dari partainya

Merdeka.com - Pendaftaran calon kepala daerah yang akan ikut dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan berakhir hari ini 28 Juli. Ratusan pasangan calon kepala daerah baik bupati, wali kota, hingga gubernur sudah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing. Yang menarik, ada beberapa calon yang diusung oleh bukan parpolnya sendiri.

Alasannya beragam, ada yang tidak mendapat rekomendasi karena parpolnya memilih calon yang elektabilitas lebih tinggi. Ada juga yang sudah menjadi mantan kader karena dia berpindah parpol, atau ada calon yang khawatir konflik internal di parpolnya berimbas pada nasibnya ikut pilkada.

Di Sulawesi Selatan misalnya, banyak kader Golkar yang melamar ke partai lain karena tak mau ambil risiko tidak mendapat rekomendasi dari salah satu kubu pengurus.

Siapa saja mereka? Berikut rangkumannya:

Saan Mustopa diusung Golkar, Gerindra, dan NasDem

Dengan menaiki sepeda dan diiringi ribuan pendukungnya, Saan Mustopa yang berpasangan dengan Iman Sumantri, mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karawang pada hari Minggu (26/7) lalu.Anggota DPR dari Partai Demokrat itu berhasil meyakinkan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai NasDem untuk mengusungnya dalam pilkada. Keduanya bahkan berangkat ke KPUD dari kantor DPD Golkar Karawang. "Saya siap membangun Karawang dan Insya Allah siap menang," tegas Saan.Saan menjelaskan dirinya dilahirkan, besar, dan sampai saat ini tinggal di Karawang. Setiap hari dia melihat kondisi Karawang yang terlihat kumuh. Sementara kalau luarnya saja sudah terlihat kumuh, tak mungkin 'dalamnya' baik. "Karenanya saya terpanggil. Sebagai putra daerah, saya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki Karawang," ujarnya.Saan mengaku pilihan politik yang diambilnya untuk maju sebagai calon bupati itu memiliki risiko sangat besar yakni kehilangan berbagai hal. Saan mengatakan, siap mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Kedua, karena dia maju sebagai calon bupati tak direkomendasikan Partai Demokrat, ada potensi dirinya akan dipecat dari keanggotaan."Bagi saya, mundur dari anggota dewan dan yang lain, itu adalah bukti pengorbanan saya untuk mewujudkan harapan masyarakat Karawang. Anggap saja ini pengorbanan ini jadi idealisme, semangat dan motivasi saya," beber Saan."Saya melakukan ini bukan karena ingin kekuasaan bupati, cuma wujud saya mengabdi kepada rakyat Karawang," tukasnya.Dalam Pilkada Karawang, Partai Demokrat mencalonkan incumbent Cellica Nurachadiana yang saat ini menjabat wakil bupati.

Azwar Anas diusung PDIP

Sebelum menjadi bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB pada periode 2004-2009. Dalam Pilkada Banyuwangi 2010, Anas diusung PKB, PDIP, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Anas, yang berpasangan dengan kader PDIP, Yusuf Widyatmoko, berhasil meraup kemenangan.Terkait perpindahan partai, Anas enggan menjelaskan alasannya berpindah haluan. Anas hanya mengatakan dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, dan bukan PKB. "NU sudah bulat mendukung saya, dan semua langkah politik sudah saya konsultasikan kepada NU," kelitnya.Senin (27/7) kemarin, dia bersama Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko kembali mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuwangi. Pasangan ini mendaftarkan diri dengan diantar oleh para pendukung partai politik dan relawan yang berasal dari organisasi keagamaan, mahasiswa, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Rombongan menggunakan becak serta andong untuk menuju ke kantor KPU Banyuwangi.

Soemarmo HS mantan napi korupsi diusung PKS dan PKB

Soemarmo Hadi Saputro seharusnya menjadi incumbent dalam pilkada tahun ini. Mantan wali kota Semarang periode 2010-2015 itu hanya 20 bulan menjabat sebagai wali kota sejak menang pada pilkada 2010. Dia yang kala itu berpasangan dengan Hendrar Prihadi diusung PDIP.Soemarmo tersandung kasus korupsi kasus suap pembahasan APBD Kota Semarang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 13 Agustus 2012 menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap terdakwa Soemarmo. Setelah upaya banding tidak mendapatkan hasil, Soemarmo maju kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Bukan mendapat keringanan hukuman, MA justru memperberat vonis Soemarmo menjadi tiga tahun penjara.Hendrar bebas sejak 26 September 2014 lalu. Mantan birokrat karier itu tak terbebani dengan statusnya sebagai koruptor. Soemarmo bahkan optimis dirinya akan memenangi Pilwali Semarang yang dilaksanakan serentak se Indonesia pada 9 Desember mendatang."Jelas optimis. Saya bersama PKB, PKS dan tim relawan akan berjuang. Ini bukan untuk pribadi dan partai tapi untuk masyarakat kota Semarang," tegas Soemarmo.Sebelum mendaftar mengaku telah mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya pernah tersangkut kasus hukum atau sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Namun dirinya beralasan jika kasus yang pernah menjeratnya saat menjabat sebagai Wali Kota Semarang adalah wujud perjuangannya bagi warga Kota Semarang sendiri."Kepada masyarakat, saya secara terbuka bahwa saya mantan narapidana. Tapi dalam hal ini saya berjuang untuk anak buah dan berjuang untuk seluruh warga Kota Semarang, " akunya.Bahkan, dalam perjuangan kasus hukumnya melawan KPK, Soemarmo mengaku memenangkan dalam statusnya di Mahkamah Agung (MA) saat proses hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK)."Dasar hukum itulah yang membuat saya yakin bahwa pilihan untuk mendaftar akan direstui oleh masyarakat Kota Semarang," terangnya.