Deklarator minta Partai Demokrat dibekukan

Merdeka.com - Kisruh internal kembali melanda Partai Demokrat. Setelah adem pasca sejumlah petingginya ditangkap karena kasus korupsi, kini giliran para deklarator Partai Demokrat teriak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sahat Saragih, deklarator Partai Demokrat dan penggugat, mengajukan surat permohonan pembekuan Partai Demokrat kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. Dia ingin, untuk sementara waktu, kegiatan politik partai berlogo bintang Mercy itu dibekukan.

"Kami dari penggugat menginginkan agar seluruh kegiatan partai dibekukan berdasarkan AD/ART yang legal bukan ilegal, karena nanti produk partai menjadi ilegal, karena D/ART itu Undang-Undang Dasar partai, hasil forum tertinggi," kata Sahat saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (26/4).

Sahat mengatakan, SBY telah melanggar UU Partai politik. Menurut dia, SBY telah mengubah AD/ART partai seenaknya, bukan dari forum tertinggi partai yakni munas.

"Sekarang terjadi AD/ART ilegal, melanggar UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pasal 5 ayat 1 dan 2. Itulah alasan kenapa kita sampaikan surat pemberitahuan dan permohonan kegiatan Partai Demokrat dibekukan. Ini kita lakukan semata atas kecintaan kader kepada partai," kata Sahat yang mengaku sudah jadi kader Demokrat sejak tahun 2002.

Dia mengatakan, setidaknya ada tiga AD/ART yang di susun oleh SBY secara sepihak, tanpa izin forum kongres partai. Hal inilah yang dinilai bentuk pelanggaran serius dari Presiden ke enam RI itu.

"Ada produk AD/ART yang didaftarkan tidak hasil keputusan kongres di Surabaya tahun 2015 lalu," tutup dia.