Deklarasi kampanye damai, Ketua KPU ingatkan tidak gunakan SARA dan tak sebar hoaks
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9). Deklarasi ini dihadiri dua pasang calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Peserta parade kampanye damai beriringan berjalan bersama-sama.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, kampanye Pemilu 2019 mengambil tema yang disesuaikan dengan kondisi bangsa terkini.
"Kampanye antiSARA dan hoaks menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat," ujar Arief.
Arief menuturkan, kampanye Pemilu 2019 dimulai hari ini, Minggu (23/9) hingga 13 April 2019. Arief mengingatkan para peserta Pemilu agar melakukan kampanye sesuai ketentuan dan perundang-undangan. "Tawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta. Berikan pendidikan politik yang baik," harapnya.
KPU berharap masa kampanye dimanfaatkan dengan baik, damai, tertib dan tidak menggunakan isu SARA. Arief juga berharap peserta pemilu tidak menyebarkan berita hoaks, tidak menggunakan politik uang dan tak saling menghujat.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca Selengkapnya"Sekarang lagi proses pemilu, kita harapkan semua saling menjaga perasaan, jangan saling menyakiti, jangan menyebar hoaks," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaSituasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU menyebut, aturan ini dikeluarkan demi menghindari polemik berkelanjutan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres dan cawapres itu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024.
Baca Selengkapnya