Dede Yusuf sebut kader & masyarakat ingin istri SBY nyapres 2019

Merdeka.com - Politisi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan jika partainya belum menentukan siapa yang akan maju sebagai capres di Pemilu 2019. Menurut dia, proses pencalonan presiden masih jauh dan tak perlu berandai-andai dari sekarang.

"Tentu ini bukan hal yang harus dibicarakan saat ini karena prosesnya masih berjalan tiga tahun ke depan kalau saya tidak salah. Jadi jangan berandai-andai dulu," kata Dede Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3).

Soal gambar Ani capres Demokrat, dia mengatakan, itu potret keinginan kader dan masyarakat. Dia mengakui memang ada desakan dari masyarakat untuk Ani maju sebagai capres.

"Ramai-ramai informasi itu sebetulnya lebih kepada mungkin keinginan kader dan masyarakat. Selama kita roadshow kemarin itu banyak ketemu warga. Sebetulnya itu hanya desakan-desakan masyarakat saja yang tidak ada kaitannya dalam konteks ini seperti sebuah keputusan apapun dari DPP," kata dia.

Saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sang istri juga masih melakukan roodshow di empat provinsi Pulau Jawa. Menurut dia, SBY Tour De Java ini untuk memberikan semangat para kader dalam menghadapi Pilkada.

"DPP belum berbicara mengenai 2019. Sekarang masih fokus di Pilkada 2017 dan 2018. Roadshow ini ditujukan untuk memanaskan mesin partai, konsolidasi kader, yang tujuan utamanya memberikan semangat kepada kader-kader," kata Dede.

"Bahwa terus kemudian ada yang mengatakan ibu Ani, atau Pramono Edhi, atau siapapun itu adalah suatu hal yang sifatnya natural saja. Dalam konteks ini, tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan apapun, tidak ada keputusan apapun dari DPP terkait pencalonan beliau (Ani Yudhoyono)," imbuhnya.

Namun jika masyarakat menghendaki Ani Yudhoyono untuk maju Capres 2019, ia berkata, penunjukan calon presiden untuk Partai Demokrat harus melalui mekanisme partai.

"Pemilihan dan pencalonan itu adalah hak dari majelis tinggi. Tentu ada kriteria-kriteria. Pertama, kader diutamakan dulu. Kedua, track record baik. Ketiga, lihat bagaimana survei ke depannya. Karena yang menjadi salah satu dasar utama adalah survei, respon publik, respon masyarakat. Nah ini semua kita beri kewenangannya ke majelis tinggi," kata dia.