Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat isu terorisme dalam tema debat yang dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga pada 17 Januari. Isu ini menjadi bagian penting lantaran aksi teror yang terjadi di Tanah Air seakan tak ada habisnya. Meski sudah ditindak tegas, pelaku teror bak mati satu tumbuh seribu.

Segala upaya baik preventif dan pre-emtif hingga represif yang dilakukan tidak melulu membuat pelaku teror jera. Ada yang 'tobat' dan kembali ke pelukan ideologi Pancasila, tapi tak sedikit makin menjadi, malah sel-sel yang tadinya tidur jadi aktif kembali.

Aksi teror bermotif jihad pertama kali terjadi di dalam negeri yakni pada 1981, tepatnya 28 Maret. Maskapai Garuda Indonesia rute Palembang-Medan dibajak kelompok Islam ekstremis yang menamakan diri mereka 'Komando Jihad'. Mereka menuntut pembebasan rekannya yang dibui pasca peristiwa Cicendo yang terjadi 11 Maret 1981 silam.

Sejak saat itu, rentetan teror terus terjadi tahun ke tahun dengan kelompok atau jaringan serta metode yang berbeda-beda. Namun, intinya tetap pada perubahan ideologi.

Untuk tahun 2018 saja, sebanyak 396 pelaku teror diungkap Polri, 141 diantaranya disidang, 204 orang masih proses penyidikan dan 25 sisanya tewas setelah ditindak tegas. Kemudian, 13 orang tewas usai bunuh diri dan 12 pelaku teror telah divonis hakim serta satu orang meninggal dunia karena sakit.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap di era saat ini jaringan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang bergerak di level internasional berpotensi mempengaruhi jaringan terorisme di dalam negeri.

Kapolri menilai ISIS masih akan terus menggerakan jaringan mereka di luar negeri agar bergerak juga mengalihkan perhatian seperti di Eropa, Amerika dan Asia Tenggara.

Selain jaringan radikalisme, ibu pertiwi juga dihadapkan kelompok separatis yang terus berusaha memisahkan diri. Ada kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah serta OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Publik menanti gagasan kedua paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggulangi serta menumpas habis jaringan teror yang mengintai Republik ini.

Jokowi-Ma'ruf Fokus Pendekatan Ekonomi

Dalam visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, disebutkan janji untuk meningkatkan upaya terpadu menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.

Tim Persiapan Debat Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menilai selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) aksi terorisme sudah cukup ditanggulangi dengan baik. Unsur pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di dalamnya sudah bisa ditekan.

"Terorisme kita saat ini kalau untuk penengakkan hukum sudah tidak ada masalah," ujar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (15/1).

Fokus Jokowi jika terpilih kedua kalinya dalam Pilpres, maka akan memberdayakan daerah-daerah terdampak terorisme. "Sekarang bagaimana kita memberdayakan daerah-daerah yang memang kuat pengaruh-pengaruh aksi terorisme. Pendekatannya harus dengan kemanusiaan, yakni dengan pendekatan ekonomi. Karena kita tahu terorisme secara ekonomi lemah. Faktor ekonomi paling tidak yang memicu mereka melakukan aksi teror," paparnya.

Terkait aparat penegak hukum, Arya mengatakan hal itu juga akan dilakukan pembenahan. "Densus sudah bekerja dengan baik. Namun, nanti akan kita benahi, kita lebih rapikan. Artinya sistemnya akan dirapihkan, bagaimana bisa mendeteksi lebih cepat sehingga bisa meminimalisir aksi teror," tuturnya.

Prabowo-Sandi Fokus Pencegahan & Deradikalisasi

Sementara itu, dalam visi misinya pasangan Prabowo-Sandiaga akan mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan mereformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum dan melakukan kampanye sosial kultural secara menyeluruh. Serta memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Juru Debat Prabowo-Sandi, Suhud Alynudin mengatakan dua aspek tersebut ia nilai selama ini luput dalam penanganan teror.

"Pemberantasan terorisme kita lebih kepada masalah pencegahan, deteksi dini, pembinaan terhadap keluarga kelompok-kelompok yang terindikasi terlibat terorisme. Selama ini enggak dipikirkan," tutur Suhud saat berbincang dengan merdeka.com.

Ia menyayangkan penangkapan teroris yang melupakan pembinaan terhadap keluarga pelaku malah akan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. "Sekarang apakah kita pernah berpikir justru penanganan terorisme, ini anak-anaknya akan tumbuh bibit-bibit permusuhan," tegasnya.

"Titik fokus kita dalam terorisme, pencegahan dan deradikalisasi dioptimalkan. Kan penyebab timbulnya terorisme bermacam-macam. Ada motif ekonomi, ideologi. Jadi kita tegaskan aspek pencegahan kelompok-kelompok yang terindikasi bagian dari jeratan terorisme," jabarnya.

Selain itu, profesionalisme aparat juga menjadi aspek yang dikuatkan. "Disamping kita tentut saja perkuat aspek lain seperti profesoional aparat," katanya. Suhud menyayangkan penindakan terorisme selama ini berakhir dengan tewasnya pelaku teror yang seolah-olah malah jadi menyimpan misteri.

"Selama ini penanganan terorisme endingnya mati, jadi seolah-olah menyimpan misteri. Sehingga akar, gembong utama enggak pernah terungkap. Muncullan bibit-bibit baru, sel-sel baru. Ini juga terkait profesionalisme aparat jadi nanti akan ada upaya-upaya penanganan profesionalisme aparat. Jadi kita bisa menindak pelaku juga menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya."