Dari germo sampai terpidana ramai-ramai masuk Parpol

Merdeka.com - Sejumlah orang mulai mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik tertentu. Seperti tidak melihat rekam jejak, partai politik terbuka saja menerima si calon anggota. Bahkan, ada yang memiliki catatan hitam tetap diterima.

Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat tambahan anggota setelah mantan Kabareskrim, Komjen (Purn) Susno Duadji bergabung. Di partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu Susno belum mendapatkan posisi strategis.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku ingin menyatukan perjuangan memberantas korupsi dan juga keadilan. Dia pun belum memikirkan untuk maju menjadi calon legislatif. "Soal nyaleg itu nomor dua, nomor sekian lah, yang penting saya bisa diterima, saya sudah gembira," katanya.

Sebenarnya sah-sah saja Susno gabung ke PBB. Namun, saat ini status Susno adalah seorang terpidana. Susno dihukum 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Putusan di tingkat pertama juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menolak kasasi yang diajukan Susno. Tetapi, ketika hendak dieksekusi oleh jaksa, Susno selalu menolak. Tercatat sudah dua kali Susno menolak dijebloskan ke penjara.

PBB sepertinya tidak mempermasalahkan kasus yang menjerat Susno. Bahkan, Ketua Umum PBB MS Kaban yakin dengan bergabungnya Susno, PBB akan mengedepankan soal penegakan hukum.

"Saya kira ke depan kita akan sangat mengutamakan persoalan-persoalan penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.

Lain Jakarta, lain pula yang terjadi di Kota Pahlawan. Dikabarkan ada seorang germo mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Jawa Timur melalui Partai Demokrat. Bahkan, dikabarkan si mami germo yang ingin duduk di kursi dewan itu, masih aktif mengoleksi purel-purel di salah satu pub ternama di Surabaya.

Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Achmad Iskandar menegaskan, semua warga negara berhak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota legislatif, tak terkecuali seorang mami atau purel pub.

Bahkan, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo juga tak mau ambil pusing soal kabar miring tersebut. Menurutnya, di era demokrasi seperti sekarang ini bukanlah satu hal yang tabu.

"Ini negara demokrasi, semua berhak menentukan pilihannya," kata Soekarwo.

Jika kelak para calon yang memiliki catatan negatif itu membuat ulah, tentu partai politik harus bertanggung jawab penuh. Jika tidak, rakyat akan mencap partai politik tidak becus dalam memilih anggotanya.