Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daftar PDIP, bakal calon gubernur DKI bayar Rp 5 juta untuk psikotes

Daftar PDIP, bakal calon gubernur DKI bayar Rp 5 juta untuk psikotes Sandiaga Uno kembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDIP. ©2016 Merdeka.com/ronauli

Merdeka.com - ‎Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, 34 bakal calon yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui PDIP harus menyerahkan uang senilai Rp 5 juta. Hasto langsung meluruskan bahwa uang itu hanya untuk biaya test psikologi.

"PDIP sejak dulu gotong-royong. Dalam fit and proper test, melibatkan ahli psikologi, dari situ ada biaya dari yang diberikan para calon. Langsung diberikan kepada Assessment center himpunan para ahli psikologi. Assessment dilakukan melalui metodologi khusus," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5).

Hasto mengklaim, uang registrasi dari bakal calon ‎tak sedikitpun masuk ke kas partainya. ‎"PDIP tidak ambil keuntungan sedikitpun kecuali untuk dapatkan data objektif terkait potret kepribadian, integritas manajerial selesaikan masalah," tuturnya.

Ditemui terpisah, Yusril Ihza Mahendra mengaku tak masalah harus membayar uang registrasi Rp 5 juta. Menurutnya, persoalan itu tak perlu dibesarkan. Sebab lebih banyak permasalahan Jakarta yang harus dipikirkan.

"Saya kira ada banyak hal yang jauh lebih susah daripada itu. Itu lebih banyak gosipnya daripada substansi," ungkap Yusril.

Bakal calon lainnya yakni wanita emas, Hasnaeni juga menganggap registrasi tersebut hal wajar. "Tidak keberatan. ‎Itu wajar saja, itu sumbangan psikotes bukan diambil untuk partai," kata Hasnaeni Moein sambil memamerkan bros berbentuk bunga yang dibelinya dari Prancis.

Seperti diketahui sebelumnya, kader PKB yang sempat menjadi calon legislatif dari ‎Dapil Riau II Hasniati, mengaku mengundurkan diri dari persaingan bakal calon Pilgub DKI yang diusung PDIP. Sebab pengunduran diri itu ialah syarat harus registrasi sebesar Rp 5 juta.

"Saya mengundurkan diri bayar administrasi 5 juta. Sementara enggak ada konfirmasi awal. Sama saja menyuruh kita korupsi. Baru lamaran kerja sama sudah disuruh bayar Rp 5 juta," kata Hasniati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5).

Setiap bakal calon memiliki hak untuk mengikuti seluruh proses penjaringan. Namun terbuka kemungkinan untuk mundur.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP