Curhat Boediono ke JK: Nasib wapres harus jadi ban serep
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan mantan Wakil Presiden Boediono melakukan penyerahan memori jabatan 2009-2014. Acara tersebut berlangsung di istana Wakil Presiden (wapres) Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.
Mantan Wapres Boediono menyatakan jika lima tahun lalu dia melaksanakan agenda penyerahan memori jabatan dengan Jusuf Kalla. Dia menilai hari ini adalah waktunya mengembalikan jabatan itu kembali ke tangan Jusuf Kalla.
"Lima tahun lalu hari ini, saya juga melaksanakan hal seperti ini bersama Pak JK. Jadi ini nampaknya acara mengembalikan apa yang saya pinjam 5 tahun lalu," kata Boediono di istana Wakil Presiden (wapres) Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Menurutnya, saat penyerahan jabatan wapres ke dirinya, JK berpesan agar posisi wakil tak hanya sekadar jadi peran pengganti. Namun, kenyataannya jadi wapres terkadang menjadi pengganti saja saat presiden berhalangan.
"Pak JK, saya masih ingat dipikiran dan telinga saya, pesan bapak, Pak Boed sebagai wapres jangan hanya ban serep. Tapi kadang kita hanya ban serep kalau presiden tak bisa hadiri acara tertentu, itulah saya kira nasib wapres harus jadi ban serep," terang dia.
Lanjut dia, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih banyak kekurangan dan ketertinggalan yang dilakukan. Namun, Boediono yakin JK mampu untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
"Pak JK, 5 tahun ini berjalan cepat, antara yang kita ingin dan yang bisa kita laksanakan begitu besar jurangnya. Dalam proses mengejar, waktu berlalu begitu cepatnya, ke depan tantangan masih ada dan saya yakin Pak JK dengan segala kemampuan bisa mengejar Indonesia makin maju dan sejahtera," pungkas dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Momen Prabowo saat dicopot dari jabatannya di tubuh militer kembali jadi sorotan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, pemerintahannya akan meneruskan legecy Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.
Baca Selengkapnya