Cuma Aburizal Bakrie yang tidak rangkap jabatan jadi Ketum Golkar

Merdeka.com - Peneliti dari Pusat Data Bersatu Agus Herta mengatakan, dalam sejarah Partai Golkar banyak ketua umum Partai Golkar melakukan rangkap jabatan. Sehingga isu tidak boleh rangkap jabatan dinilai tidak akan efektif untuk menjegal calon ketum Golkar Ade Komarudin (Akom).

"Menjelang pelaksanaan Munas atau Munaslub, banyak isu yang beredar termasuk isu soal larangan rangkap jabatan," kata Agus Herta dikutip dari Antara, Rabu (11/5).

Menurut Agus Herta, salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang memiliki jabatan strategis sebagai kepala lembaga tinggi negara adalah Ade Komarudin yakni ketua DPR RI. Menjelang pelaksanaan Munaslub saat ini, kata dia, wajar jika banyak bermunculan isu di sekitar para calon ketua umum.

Agus menilai, isu larangan ragkap jabatan adalah bentuk kampanye negatif kepada Ade Komarudin.

Namun, Agus Herta memprediksi, isu rangkap jabatan tersebut tidak efektif untuk menggerus dukungan kepada Ade Komarudin, karena dalam sejarah Partai Golkar banyak ketua umum partai tersebut melakukan rangkap jabatan di lembaga negara.

Agus mencontohkan, ketua umum Partai Golkar Wahono, Harmoko, dan Akbar Tandjung, melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar juga menduduki jabatan ketua DPR RI.

Bahkan, Jusuf Kalla ketika menjadi ketua umum Partai Golkar dia juga menduduki jabatan sebagai wakil presiden.

"Cuma Aburizal Bakrie yang tidak melakukan rangkap jabatan," katata.

Menurut Agus, rangkap jabatan ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR RI, justru dapat menguntungkan Partai Golkar.

"Jika Ade Komarudin terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar, dari sisi politik akan menguntungkan partai," katanya.

Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Bali, pada 15-17 Mei 2016. Ada 8 caketum yang akan bertarung. Mereka adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudi, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo.