Merdeka.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendepak Fahri Hamzah dari seluruh jabatan dan jenjang kepengurusan partai. Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani surat pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan di PKS. Surat itu sudah ditandatangani sejak 1 April 2016. Pemecatan berdasarkan keputusan Majelis Tahkim PKS yang menerima rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO).

Fahri dilaporkan ke BPDO PKS terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Fahri dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Fahri balik melaporkan dua koleganya, Wasekjen Mardani Ali Sera dan Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf atas laporan itu. Langkah legislator asal Nusa Tenggara Barat itu berujung kegaduhan dan perpecahan di internal PKS. Pemecatan Fahri sebagai puncak dari gonjang ganjing dalam tubuh PKS.

Surat dari petinggi PKS diterima Fahri pada Minggu (3/4) sekitar pukul 20.00 WIB. Diantar oleh kurir dari markas PKS, bukan perwakilan pengurus partai. Setelah membacanya, Fahri mengaku tidak memahami isi surat itu dan yang dituduhkan pada dia. Dia semakin kaget saat website resmi partai merilis secara terbuka surat pemecatan disertai kronologi dan dasar pertimbangan keputusan pimpinan partai.

Dia menunjukkan kekecewaannya. "Saya tidak pernah berbuat senonoh, mencuri, korupsi, saya tidak pernah melanggar hukum. Sadarlah bahwa kita telah kembali ke kegelapan. Jadi ada apa gerangan yang sangat berat sehingga layaklah saya dipecat dari seluruh jenjang anggota," kata Fahri di Gedung DPR, Senin (4/4).

Fahri Hamzah dipecat PKS ©2016 merdeka.com/arie basuki

Seolah menunjukkan kesetiaan dan kecintaannya, Fahri enggan dipisahkan dari PKS. Dia berulang kali mengungkit jasanya membidani dan membesarkan partai.

"Saya pendiri partai, saya deklarator partai. Saya adalah pendiri partai dan sebelum itu saya adalah eksponen dari gerakan yang melawan otoritarianisme negara kepada rakyatnya. Mendirikan partai ini untuk membangun demokrasi sehat di negara ini," tuturnya.

Fahri mengungkit jasanya bagi partai saat harus pasang badan sebagai juru bicara partai membela mati-matian Luthfi dari kasus korupsi. Bahkan sampai-sampai harus terlibat perseteruan dengan KPK.

"Saya menjadi juru bicara partai harus jungkir balik melawan logika publik yang ingin mencoba mengkriminalisasi partai kami," kata Fahri.