Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah resmi melaporkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), 24 Mei malam lalu. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menjelaskan molornya waktu pelaporan ke MK.

"Kita sudah datang menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ini membuktikan bahwa langkah BPN Prabowo-Sandiaga adalah langkah konstitusional. Itu sesuai dengan komitmen Pak Prabowo dan Bang Sandi, itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya hanya memang ngejilidnya. Jadi kendala menjilid saja," kata Andre di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Andre juga menyayangkan banyaknya penutupan jalan untuk mengantisipasi aksi ricuh di sekitar MK. Hal itu, lanjutnya, membuat tim hukum BPN perlu waktu cukup lama untuk sampai.

"Teman-teman lawyer emang agak keliling-keliling sedikit untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi karena memang, enggak tahu ya, rezim ini rezim parno. Jalan pun ditutup di mana-mana," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu takut dengan gerakan-gerakan massa. Pasalnya aparat Kepolisian juga sudah berjaga disemua tempat.

"Bayangkan, ini 21 tahun reformasi kita mendapatkan reformasi dengan sulit ya, mengorbankan nyawa dan perjuangan luar biasa, tiba-tiba di rezim panik ini, takut kehilangan kekuasaan, mulai bukan hanya membatasi jalan, juga membatasi media sosial," tuturnya.

Diketahui, setelah sempat tertunda satu hari, BPN Prabowo-Sandiaga resmi mendaftarkan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam. Tanpa Prabowo-Sandiaga, BPN datang dipimpin Hashim Djojohadikusumo dan ditemani tim hukum, Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan mengenai sengketa mengenai perselisihan hasil pilpres. Malam ini kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu. Dilengkapi dengan daftar alat bukti. Dan mudah-mudahan kita akan melengkapi alat bukti," jelas Bambang Widjojanto di Gedung MK.