Merdeka.com - Putri ketiga Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri kemarin melayangkan surat somasi kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas, yang tak lain adalah suami dari Megawati Soekarnoputri, kakak kandungnya. Rachma menyomasi program Empat Pilar Kebangsaan MPR. Menurut Rachma, program tersebut rentan menimbulkan persoalan politik, hukum, sosial, dan rawan penyimpangan penggunaan APBN.

"Ditengarai berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum, atas azas nama 'Sosialisasi Empat Pilar' yang menggunakan uang negara melalui APBN. Berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Susduk," kata Rachmawati melalui kuasa hukumnya, Bambang Suroso kemarin, Senin (15/4). Somasi tersebut dilayangkan secara tertulis.

Rachmawati mendesak Taufiq Kiemas menghentikan sosialisasi program 4 pilar yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI tersebut. Terlebih, dia menilai program tersebut belum ditetapkan dalam TAP MPR, belum diputuskan dalam keputusan regulasi MPR. "Baru bentuk wacana keinginan MPR RI untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara," lanjutnya.

Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) ini berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum, kalau MPR tidak segera mencabut penggunaan kosakata 4 pilar. Berkas somasi tersebut ditembuskan kepada presiden, Ketua DPR, Ketua MK, Ketua MA dan para ketua partai politik.

Kisah perseteruan antara keluarga Bung Karno ini bukan hal yang baru. Hingga saat ini, secara politik, Rachmawati berseberangan dengan Megawati.

Saat Megawati menjadi Presiden, Rachma tidak jarang melancarkan kritik pedas. Rachma menilai pemerintahan Mega tidak lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, di mana korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjalar. Bahkan tidak jarang dia menyebut pemerintahan Mega sebagai Orde Baru Jilid II setelah pemerintahan Orba Jilid I yang dipimpin Soeharto.

Dalam berbagai kesempatan, kala itu, Rachma bahkan menekankan perlunya perubahan dan mengajak kekuatan lain untuk melakukan hal itu. Kata perubahan itu tentu dialamatkan kepada Megawati yang dinilai tidak mampu memberantas KKN dengan membiarkan lahirnya KKN baru.

Hingga saat ini pun, hubungan Megawati dan Rachmawati belum juga membaik. Atas berbagai kritikan Rachma, Mega juga tidak banyak berkomentar.

Secara politik, Mega juga tidak klop dengan Sukmawati Soekarnoputri. Sukma adalah putri Bung Karno yang menyukai seni dan cenderung bergaya eksentrik. Namun saat era reformasi, Sukma mengalami euforia demokrasi pada Pemilu 1999 dan bergabung ke politik praktis. Dia menjadi figur yang dipasang oleh partai pimpinan Ny Supeni untuk mendongkrak perolehan suara.

Pada pemilu 2004, Sukma dia mendirikan partai yang berasas marhenisme. Dia tidak mau bergabung dengan Megawati karena PDI-P dinilainya tak lagi memperjuangkan ajaran Bung Karno.

Tak cuma dengan Rachma dan Sukma, Mega juga tidak begitu akur dengan adik bungsunya, Guruh Soekarnoputra. Meski gabung dengan PDIP, Guruh kadang tidak sreg dengan Mega, seperti rencana pencalonannya kembali menjadi calon presiden.

Seperti beberapa waktu lalu, Guruh menyatakan sampai saat ini belum ada siapapun sosok dari internal PDIP yang paling tepat untuk menjadi calon presiden. Termasuk, sang Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Enggak ada, jangankan di PDIP, di Indonesia saja menurut saya enggak ada. Kalau Ibu Mega saya pribadi saya rasa enggak perlu lah," kata putra bungsu Bung Karno ini usai bertemu dengan Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/3/2013) bulan lalu.

Selain Mega, Guruh juga menilai, Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani belum layak untuk maju pada Pilpres 2014. Ia menilai, putri Megawati itu masih terlalu muda.

"Sedangkan Puan masih terlalu muda, belum banyak makan asam garam," papar Guruh.