Cerita Koalisi Prabowo akhirnya sapu bersih pimpinan Komisi DPR

Merdeka.com - Pembahasan untuk menentukan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlangsung sangat alot. Kubu Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkeras agar perwakilannya bisa menjadi pimpinan, namun Koalisi Merah Putih (KMP) menolak dan meminta pemilihan tetap dilakukan dengan sistem paket.

Masing-masing kubu tetap berpegang pada pendapatnya masing-masing, yang dilanjutkan dengan tidak diserahkannya daftar nama anggota fraksi dari partai-partai yang tergabung dalam KIH. Kondisi ini membuat rapat paripurna berlangsung molor, hingga akhirnya pimpinan sidang memutuskan agar pemilihan tetap terlaksana meski tanpa dihadiri kubu Jokowi.

Sempat mengalami deadlock selama beberapa hari, pimpinan DPR melalui Agus Hermanto memutuskan agar sidang tetap berlanjut. Terhambatnya penyerahan daftar nama langsung dikesampingkan meski menuai protes dari kubu Jokowi.

Hanya berselang sehari, kubu Prabowo langsung menguasai komisi di DPR. Keberhasilan ini tak lepas dari enggannya KIH menghadiri rapat untuk menentukan pimpinan komisi. Penentuan dilakukan melalui proses aklamasi.

Berikut cerita koalisi Prabowo sapu bersih pimpinan Komisi DPR seperti yang dirangkum merdeka.com:

KIH enggan serahkan nama anggota fraksi

Rapat paripurna DPR yang sedianya hanya menetapkan anggota fraksi di komisi berjalan alot. Penyebabnya, Koalisi Indonesia Hebat belum siap menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan dimasukkan ke dalam komisi-komisi di DPR.Terjadi perdebatan dan hujan interupsi di rapat paripurna. Koalisi Merah Putih tetap ngotot ingin paripurna langsung sahkan susunan anggota komisi kemudian lanjut dengan pemilihan pimpinan di komisi.Yandri bahkan menyindir pidato Presiden Jokowi yang meminta seluruh rakyat dan lembaga negara untuk langsung bekerja. Sementara fraksinya di DPR, justru ingin menunda pengesahan komisi yang bertujuan agar anggota DPR cepat bekerja."Kalau tunda terus seolah kita tidak siap. Sementara Presiden Jokowi bilang kerja kerja dan kerja padahal ini menetapkan nama saja," sindir Yandri.Sementara itu, salah satu pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut interupsi. Menurut dia, dari lobi pimpinan sudah tidak ada lagi alasan penundaan dan semua fraksi menyatakan siap.Fahri menolak jika penundaan dilakukan karena Jokowi belum mengumumkan kabinet seperti alasan Koalisi Indonesia Hebat yang belum siap serahkan nama anggota di komisi."Dalam sistem presidensial, legislatif atau parlemen itu independen dari eksekutif, jadi tidak ada istilah menunggu pengumuman kabinet," kata Fahri.

PPP kubu SDA serahkan nama anggota

Rapat paripurna berlangsung alot, kondisi itu membuat partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang pimpinan DPR. Secara mengejutkan, Ketua DPP PPP Epyardi Asda yang merupakan kubu Suryadharma Ali menyerahkan daftar nama dari Fraksi PPP."Kami sudah serahkan nama-nama dari Fraksi PPP yang akan kita tempatkan di alat kelengkapan dewan. Mulai komisi I sampai IX sama badan lain. Kita sudah serahkan ke pimpinan DPR dan setjen," kata Epyardi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).Sejauh ini, Koalisi Indonesia Hebat masih tetap kompak belum menyerahkan nama-nama anggotanya di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Padahal menurut agenda, DPR Selasa (28/10) besok akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.Lebih lanjut, Epyardi menambahkan, partainya sejak awal berusaha solid dalam Koalisi Merah Putih. Termasuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang akan dilaksanakan esok hari."Kebetulan saya sudah umumkan, saya maunya tetap bersama KMP, dari awal bersama, tetap bersama terus," tegasnya.Menurut Epyardi, arah politik PPP masih tetap seperti sejak awal, yaitu tetap di KMP. Jika ingin merubah sikap dan arah politik untuk ke depannya, kata dia, tentu harus melalui muktamar yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober besok.

Hasrul Azwar banting meja

Sidang paripurna DPR dengan agenda penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan berakhir ricuh. Politisi PPP Hasrul Azwar membanting meja setelah pimpinan sidang Agus Hermanto mengetok palu dan menutup paripurna."PDIP ada yang mengajukan nama-nama untuk alat kelengkapan dewan, enggak ada, Nasdem, Hanura, PKB, enggak ada, sidang di tutup, tok tok tok," kata Agus menutup sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).Tiba-tiba, Hasrul langsung mendorong meja di barisan depan dan meja itu langsung terguling. Hal ini langsung mencuri perhatian dan Hasrul pun langsung dikawal pamdal."Brakkkk," suara meja terguling.Meja di hadapan Waketum PPP di bawah pimpinan Suryadharma Ali itu digulingkan. Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura terbalik. Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, di antaranya gelas dan microphone.Aksi ini terjadi ketika palu rapat diketok Pimpinan Rapat Agus Hermanto tanda rapat ditutup dan berakhir. Aksi Hasrul dan penutupan rapat ini membuat rapat ricuh.Meski demikian tidak ada tindakan kekerasan dalam sidang ini. Para pimpinan rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib.

KMP sapu bersih pimpinan komisi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Seluruh pimpinan disapu bersih oleh para kader partai kubu Koalisi Merah Putih (KMP).Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, meskipun tidak dihadiri oleh koalisi kubu Jokowi, sesuai dengan tata tertib DPR, pemilihan sah dilakukan. Fahri menjelaskan, angka kuorum 50 plus satu diambil berdasarkan fraksi yang menyerahkan anggota komisi di paripurna."Sekarang bagaimana dengan alat kelengkapan, setelah saya dengan biro hukum membaca tatib 100 persen kuorumnya AKD itu sejumlah yang melapor. Jadi kalau kemarin ada lima fraksi yang menempatkan anggotanya di alat kelengkapan artinya 100 persennya lima, kuorumnya 2+1, tiga itu lebih lagi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Fahri menegaskan, seluruh fraksi sudah diundang dalam pemilihan pimpinan komisi, termasuk PPP. Akan tetapi, pada kenyataannya fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP tetap tidak hadir. Dari 11 komisi, hanya Komisi V dan XI yang ditunda hingga besok karena alasan yang belum jelas.

Kubu Jokowi siapkan mosi tidak percaya

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto menyatakan bakal membuat surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Surat itu rencananya akan dikirimkan sore ini juga."Sebenarnya kami sebagai anggota fraksi boleh dong kalau kita tidak percaya pimpinan. Ini kesepakatan, kita akan bersama-sama buat mosi tidak percaya terhadap pimpinan," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Bambang masih ngotot agar pemilihan pimpinan harusnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Dia pun mengancam jika kejadian tahun 2004 di DPR dulu bakal terulang. Di mana koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan berseteru di parlemen."Nanti kita bikin pimpinan baru. Ini kejadian 2004 terulang," imbuhnya.Bambang mengaku bukan pimpinan tandingan yang akan dibuatnya. Dia hanya akan menyatakan mosi tidak tidak percaya."Kita tidak bilang bikin koalisi tandingan. Kita hanya akan menyatakan mosi tidak percaya dulu. Itu (pimpinan tandingan) berikutnya lah," pungkasnya.