Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara, mengumumkan harta kekayaan calon wali kota yang akan bertarung dalam pemilihan daerah yang digelar serentak 9 Desember mendatang. Harta kekayaan itu telah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah kita umumkan harta kekayaan dari tiga calon Wali Kota Binjai 2015-2020," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Binjai Heri Dani, di Binjai, Selasa (1/12) seperti dikutip Antara.

Heri menjelaskan, pengumuman harta kekayaan calon wali kota ini sesuai dengan PKPU-RI dan penyampaian ini telah dimandatkan oleh seluruh calon agar KPU Binjai yang menyampaikannya.

"Pasangan calon bisa melaporkan harta kekayaan mereka masing-masing, namun mereka memandatkan pengumuman ini kepada KPU," katanya.

Adapun pasangan nomor urut satu Muhammad Idaham total kekayaan Rp 4.681.714.734 dengan perincian harta tidak bergerak senilai Rp 3.158.040.000, kemudian harta bergerak, alat transportasi dan mesin lainnya Rp 289.300.000.

Selain itu peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya Rp 120.000.000 serta giro dan setara lainnya Rp 1.114.410.734.

Calon wali kota nomor urut dua yaitu Juliadi total keseluruhan hartanya Rp 11.837.308.484, dengan perincian harta tidak bergerak senilai Rp 2.862.109.000, alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp 2.990.000.000.

Untuk peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya Rp 93.150.000, kemudian surat berharga Rp 272.000.000 dan giro serta setara lainnya Rp 5.620.049.484.

Sementara calon nomor urut tiga Saleh Bangun, total harta mencapai Rp 66.703.124.300, dengan perincian berupa harta tidak bergerak tanah dan bangunan Rp 40.904.674.000, kemudian alat transportasi dan lainnya Rp 1.000.000.000.

Sedangkan peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan kehutanan dan usaha lainnya Rp 24.747.000.000, serta giro dan setara lainnya Rp 51.450.300.

Saleh Bangun merupakan mantan Ketua DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan kini menjadi tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Meski berstatus tersangka dan ditahan KPK, proses pencalonan Saleh tidak terpengaruh sampai ada status hukum yang inkracht.