'Catatan keuangan parpol masih tradisional seperti tukang sate'

Merdeka.com - Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi menilai bantuan terhadap partai politik dari APBN telah lama dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, pengelolaan partai politik tidak berubah ke arah yang lebih baik berkat bantuan dana tersebut.

"Partai politik pada umumnya tanpa pencatatan keuangan yang jelas. Bendahara partai biasanya berfungsi sebagai kasir tanpa ada catatan keuangan yang jelas," kata Apung dalam sebuah diskusi di Bakoel Kofie Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, manajemen keuangan partai politik masih bersifat tradisional. Ketika diminta laporan oleh Kemendagri, partai politik sering tidak tepat waktu.

"Manajemen keuangan di partai politik jauh dari standar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau kantor akuntan publik. Pencatatan keuangan partai politik masih bersifat tradisional seperti tukang sate," terang dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut rencananya bersumber dari APBN.