Calon kepala daerah kalah diminta legowo terima hasil Pilkada

Merdeka.com - Masyarakat telah memberikan hak suaranya di Pilkada Serentak kemarin. Beberapa lembaga survei merilis hasil hitung cepat pemilihan gubernur, wali kota dan bupati. Diharapkan masing-masing calon bisa menerima hasilnya sambil menunggu rekapitulasi resmi dari KPUD.

Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro menilai ini merupakan sejarah pilkada digelar di 171 daerah. Dia pun melihat pemilih lebih rasional dan cerdas. Kondisi lebih tenang jika minim sengketa dan tidak ada keributan di tengah masyarakat.

Menurutnya, dalam setiap proses kontestasi politik apalagi Pilkada yang digelar secara serentak ini selalu mengandung kerentanan risiko berupa gesekan antar-pendukung. Kalah dan menang selalu menjadi hasil yang kadang tidak bisa disikapi secara arif dan bijak oleh para kontestan. Inilah salah faktor yang justru mendorong timbulnya gesekan di tingkat akar rumput.

"Rasa ketidakpuasan para calon yang tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan dan akhirnya membawa massanya berdemo. Di sini yang harus dibenahi, Indonesia butuh pemimpin dan elite politik yang bisa berbesar hati, agar keributan dapat dihindari," kata Siti dalam keterangannya, Kamis (28/6).

Momentum Pilkada ini, lanjut Siti, merupakan ukuran bagi bangsa ini dalam melaksanakan demokrasi yang berkualitas. Diharapkan melalui proses Pilkada serentak ini tidak hanya berjalan dengan damai tetapi mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dengan mendedikasikan diri untuk kesejahteraan warga di daerahnya.

Apalagi, saat ini politik adu domba melalui hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) begitu mudah terjadi, terutama melalui media sosial. Karena itu, para pemilih harus cerdas dan dewasa dalam menyikapi hasil Pilkada. Belum lagi, bila momentum Pilkada ini dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Para kontestan harus menunjukkan jiwa tanding yang satria siap menang dan kalah. Para kontestan tidak harus berprinsip asal menang dengan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan masyarakat bawah," tuturnya.

Ia menilai, tingkat kecerdasan para elit politik dan para kontestan sebenarnya akan menjadi kunci untuk membangun tingkat kecerdasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pilkada. Potensi konflik horizontal pasca-Pilkada justru menjadi menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Rasa ketidakpuasan dan ekspresi kekecewaan masyarakat dalam hasil pemilihan harus mampu dikelola secara positif agar tidak menjurus pada konflik horizontal yang meluas.

"Setiap calon pemimpin pasti memiliki masa atau pengikutnya masing-masing. Kalau antara kelompok yang memiliki massa bertemu dengan kelompok yang memiliki massa bertemu ini dapat berpotensi menghasilkan kerusuhan apabila salah satu dari mereka ada yang tidak lapang dada dalam menerima kekalahan," tandasnya.