Cak Imin sebut usulan Jenderal jadi Pj Gubernur timbulkan kegaduhan baru

Merdeka.com - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur dari Perwira Tinggi polisi aktif menuai pro dan kontra. Menurut Ketua Umum PKB Muhamin Iskandar, hal tersebut secara moral politik dapat menimbulkan kegaduhan baru.

"Ada dua pandangan, pandangan yang pertama memang secara aturan dan undang-undang itu sah, boleh. Apalagi saya dengar faktor faktor kekurangan eselon satu untuk bisa menjadi pelaksana tugas gubernur. Tetapi secara moral politik menjadi kegaduhan baru," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu berharap Mendagri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan ulang niatan tersebut. Namun, dia berharap ada baiknya menumbuhkan kepercayaan semua pihak daripada memunculkan rasa saling curiga dan prasangka.

"Lebih baik kawan kawan, apalagi kan suasana politik panas, sebagai bangsa hilangkan prasangka, lebih baik bangun rasa saling percaya," ujar Cak Imin.

Dua Perwira Tinggi Polri aktif yang ditunjuk Tjahjo sebagai Pj gubernur ialah Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochamad Iriawan yang wacananya akan jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan dan tak bertentangan di undang-undang Aparatur Sipil Negara, TNI, maupun Polri. Dirinya pun siap menerima sanksi bilamana yang dilakukannya salah.

"Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar, melanggar yang mana? Yang penting aturan-aturan mana? Keputusan ada pada Presiden melalui Mensesneg. Saya siap mau diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap kami siap," kata Thahjo di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam (27/1).