Cak Imin: Kita Tak Berharap Pos Menteri Manapun, Semua Bergantung Presiden

Merdeka.com - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengaku pihaknya tidak berharap posisi menteri manapun. PKB, kata dia, menyerahkan sepenuhnya pada presiden.

"Kita tidak berharap pos manapun. Semua bergantung pada Presiden. Beliau pasti akan mengajak bicara, nanti kita tunggu," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Mengenai bocoran nama-nama kabinet baru, Cak Imin mengaku hanya menunggu keputusan dari Presiden saja. "Kabinet belum, Insya allah akan menjadi sikap Presiden. kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden," ucapnya

PKB, menurut Cak Imin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri dari pihaknya. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

"Tidak akan kita umumkan. nanti jadi kewenangan presiden," ucapnya.

Selain itu, soal kabar adanya parpol lain merapat koalisi 01, Cak Imin menilai koalisi 01 sudah terlalu gemuk.

"Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, why not tak masalah," ucapnya.

"Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejak awal pembentukan kabinetnya, termasuk hingga saat ini tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

"Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah," kata Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun ia menjelaskan bahwa kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.

"Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja," katanya.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan. Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com