Butuh Rp 15 M buat kampanye, Ahok minta partai cari dana sendiri

Merdeka.com - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sudah punya konsep untuk menggalang dana kampanye di Pilgub DKI 2017. Salah satunya meniru cara kampanye Barack Obama saat Pilpres AS lalu yakni makan bersama partai pendukung.

Ahok, sapaan Basuki, memperkirakan untuk kampanye dirinya bersama Djarot nanti menghabiskan dana lebih kurang Rp 10 sampai Rp 15 miliar.

"Saya enggak tahu, kira-kira paling Rp 10-15 miliar cukup, pelatihan sama saksi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10).

Nilai itu, kata dia, belum pasti. Sebab, masih akan dikomunikasi dengan empat partai pengusung. Artinya, bisa saja dana yang dibutuhkan bertambah atau tetap.

"Kenapa saya belum tahu, karena kita belum tahu berapa saksi yang tidak mau dibayar. Terus saya tidak tahu partai-partai sepakat enggak," jelasnya.

Hanya saja, dia akan berkomunikasi dengan empat partai, bila ingin memberikan pelatihan untuk saksi, maka sebaiknya menggunakan dana sendiri.

"Pakai uang Anda sendiri dong. Misal PDIP, sudah melakukan pelatihan saksi, pakai uang dia. Dia menggerakkan anggota DPR-nya. Golkar sekarang juga mau gerakkan anggotanya dia di DPR termasuk DPRD, ya pakai uang dia dong. NasDem juga begitu, Hanura juga begitu. Nah makanya saya enggak tahu, saya enggak mau urusin pilkada lah, santai saja," bebernya.

Ditambahkannya pula, urusan dana kampanye yang dikeluarkan jangan dikaitkan dengan pemikiran akan balik modal di lima tahun kepemimpinan seorang gubernur. Buatnya, yang terpenting warga Jakarta khususnya masyarakat miskin taraf hidupnya lebih baik.

"Enggak ada balik modal lah ya. Kamu hatinya mau apa. Saya gak komentar, kamu tanya saja sama mereka. Kayak saya kamu tanya saya kenapa saya mau jadi pejabat, enggak mau kerja di luar gaji lebih besar. Kalau saya kerja di luar saya enggak bisa nolong orang miskin banyak," klaimnya.

"Kalau saya jadi pejabat seluruh Jakarta saya bisa jamin universal coverage, jadi kita nih penanggungan menyeluruh. Jaminan kesehatan menyeluruh, semesta. Siapapun sakit asal mau masuk kelas 3 asal masuk lewat puskesmas kami tanggung. Itu kamu enggak bisa dapet. Kamu bisa enggak kasih PSO bus Rp 3,2 triliun enggak ada. Saya bisa bantu orang Tangerang, Bekasi, Depok ke Jakarta Rp 3.500 supaya dia lepasin motor. Sekarang pegawai UMP enggak usah bayar asal daftar yang combo. Saya bisa beli bus yang banyak," jelasnya.

Sedangkan soal dana kampanye kandidat lawan, dia enggan mengomentari. "Saya enggak tahu, tanya sama beliau aja," pungkasnya.