Buka rekening sumbangan kampanye, tim bendahara Jokowi akui bidik taipan

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, telah meluncurkan nomor rekening untuk menampung dana kampanye. Tidak ada target dana kampanye yang dikumpulkan.

"Targetnya efisien mungkin. Kalau 2014 (Pilpres 2014) punya pengalaman Rp 300 miliar. Sebagian besar dana sumbangan, dana gotong royong masyarakat," ucap Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (16/10).

Meski pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung sembilan partai politik, pihaknya tak akan membebani partai dengan kewajiban memberi sumbangan dana kampanye Pilpres. Sebab, partai juga memiliki kebutuhan lain untuk Pemilu 2019.

Salah satu cara menggalang dana dengan menjual program dan keberhasilan Jokowi untuk meyakinkan para donatur. Pihaknya tidak malu-malu mengakui membidik sumbangan dari para taipan di Indonesia. Namun, dia tidak menyebut nama-nama taipan yang bakal didekati.

"Kita akan jual program Pak Jokowi. Terutama para taipan. Mereka kan bekerja di sini dengan kebijakan yang sudah beliau lakukan kan akan mempermudah. Contoh, soal infrastruktur. Itu kan bukan hanya soal pembangunan tapi juga ada implikasi secara tidak langsung. Mempermudah akses masyarakat, investor juga akan lebih tertarik. Dengan program itu mereka akan berpartisipasi," ungkap Wahyu.

Dia menuturkan, dana awal yang dilaporkan ke KPU berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan pihak internal Jokowi-Ma'ruf. "Ada juga dari partai, seperti PDIP sebagai pemegang saham terbesar," tuturnya.

Tim bendahara TKN melibatkan beberapa pengusaha untuk menggalang dana. Semisal Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir.

"Kita akan manfaatkan. Misal, kita bikin malam dana, kita minta Roslan bantu undang teman-teman pengusaha," kata Wahyu.

Dia memastikan tidak ada dana dari pihak asing yang masuk. Tim bendahara akan melakukan pengecekan pihak-pihak yang memberikan sumbangan pendanaan.

"Yang diatasnamakan pihak Indonesia siapa misalnya, perorangan, kalau perorangan ada batasan Rp 2,5 miliar. Tapi yang bersangkutan akan kita cek. Rekam jejaknya, bagus atau enggak. Kalau enggak kita serahkan ke negara. Tim kita cukup ketat," ucapnya.

Tak ada timbal balik

Wakil Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rerie Lestari Moerdijat menambahkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak bank untuk membantu menelusuri jika ada sumbangan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas.

Dia mencontohkan saat Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyerahkan dana kampanye Rp 6 miliar ke negara. Alasannya tak jelas asal-usulnya. Kebijakan itu akan kembali diterapkan pada Pilpres 2019.

"Total 6 miliar dikembalikan ke kas negara. Kan enggak boleh (dikembalikan ke pengirimnya). Harus dikembalikan ke kas negara sesuai aturannya," ungkap Rerie.

Rerie menekankan pada para donatur bahwa sumbangan atau donasi tidak boleh diikuti dengan kepentingan lain. Sebab, TKN Jokowi-Ma'ruf tidak menjanjikan timbal balik kepada para donatur.

"Buat semua yang memberikan donasi, tidak ada dalam artian keharusan diberikan komitmen dari tim (timbal balik), tidak ada seperti itu. Makanya dibuka ke publik seperti ini."

Meski begitu dia meyakini para donatur yang menyumbang pada Jokowi tidak meminta imbalan. Itu dirasakan sejak 2014.

"Tidak ada tuh, tidak ada. Apalagi beliau (tunjuk gambar Pak Jokowi). Kan bisa dilihat. Hari ini bisa dilihat, yang punya kasus besar, kena kasus. Yang dianggap dulu punya hubungan, kena kasus saja. Nyatanya (Jokowi) bersih, transparan," katanya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com