BPN Duga Eks Kapolsek Ditekan Sampai Ralat Ucapan Diperintah Dukung Jokowi

Merdeka.com - Direktur relawan Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursydan Baldan meyakini adanya tekanan terhadap mantan Kapolsek Pasir Wangi, AKP Sulman Aziz, hingga meralat ucapannya terkait adanya arahan ke jajaran polisi memenangkan pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf.

Usai menghadiri rapat evaluasi debat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry mengatakan, pihaknya tetap meyakini pernyataan Sulman sebelum diralat. Apalagi, imbuhnya, polisi wilayah sektor masih memiliki tiga atasan secara hirarki.

Sehingga, besar kemungkinan menurut Baldan, ralat Sulman atas pernyataannya tersebut karena terdapat intervensi.

Ferry tetap percaya ucapan Sulman yang pertama. Dia menduga, diralat karena telah ditegur oleh atasannya.

"Sudahlah kita paham lah Kapolsek kan punya atasan atasan itu kan yang sifatnya hirarki, punya Kapolres punya Kapolda punya Kapolri tiga tingkatan atasannya ya mungkin ya mungkin dia dipengaruhi, bisa juga dia ditegur, bisa juga diinstruksikan untuk mengubah ininya," kata Ferry di Jakarta, Senin (1/4).

Dia menilai, ucapan pertama AKP Sulman adalah sesuatu yang luar biasa. Seharusnya, sikap tersebut melekat kepada seluruh Polri tanpa harus kemudian Sebagai peserta pemilu mendelegitimasi.

"Ya gimana kemudian kita bisa meyakini bahwa Polri itu bisa menjaga keamanan?" tambah Ferry.

"Ketika dia berpihak, kalau seperti itu dia akan mengambil tindakan kepada pihak pendukung paslon yang dia tidak dukung, tapi dia akan membiarkan kalau ada sesuatu yang melanggar yang dilakukan oleh pendukung palson yang dia dukung. Kan jadi begitu. Nah bagaimana negara ini, bagaimana pemilu bisa kita standarkan dan tugas pengamanan pada pihak institusi polisi," lanjut Ferry.

Awalnya, Sulman didampingi Haris Azhar mengungkap ketidaknetralan Polri di Pilpres 2019. Dia bercerita, sempat dimutasi ke lingkup Polda Jawa Barat. Ia meyakini, mutasi tersebut ditengarai fotonya bersama tokoh agama yang diketahui merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

"Itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya berfoto sambil membuat laporan kepada Kapolres bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia," jelas dia.

Foto tersebut ternyata menimbulkan masalah. Dia mengaku dicap tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Padahal, lanjutnya, sembilan dari 12 kepala desa yang datang kepadanya hanya bermaksud meminta kejelasan dan perlindungan lantaran dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat dan diperiksa terkait dana desa dan bantuan sosial.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini di balik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas dimana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itu lah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Sulman sendiri dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Keputusan itu tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Atas pengakuan tersebut, Haris Azhar siap memberikan bantuan hukum. "Karena bisa saja ada dua kemungkinan terhadap Pak Sulamnya sendiri, maupun yang kedua tentang kesaksian tersebut. Nanti akan saya sampaikan rencana kami ke Ombudsman RI," ujar Haris.

Namun, sehari kemudian Sulman meralat pernyataannya. Ia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam pilpres 2019 ini," katanya didampingi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat konferensi pers di Mapolda Jabar.

Sulman mengaku pernyataan soal Polri tak netral keluar dari mulutnya karena faktor emosi. Dia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo- Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," jelasnya.