Biaya Munaslub Golkar di Bali Rp 65 M, caketum wajib setor Rp 1 M
Merdeka.com - Rapat pleno Golkar menetapkan penyelenggaraan Munaslub para 23-26 Mei di Nusa Dua, Bali. Para kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum wajib membayar kepada panitia munaslub sebesar Rp 1 miliar.
"Uang pendaftaran calon ketua umum Rp 1 miliar," kata Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Kantor DPP Golkar, di Jl. Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/4).
Ical mengatakan, biaya untuk melakukan munaslub ini sebanyak Rp 65 miliar. Karenanya, bukan hanya para caketum saja yang harus merogoh kocek yang cukup dalam demi terselenggaranya acara tersebut.
"Untuk pembiayaan, DPP juga ikut, anggota ikut semua berikan sumbangan," ucap Ical.
Dana Rp 65 miliar itu merupakan kebutuhan selama pelaksanaan Munaslub. Termasuk transportasi, dan biaya penginapan. Namun untuk uang saku, kata Ical, ditiadakan.
"Tanggal 23 malam di Nusa Dua Bali. Uang saku tidak perlu, tidak adakan uang saku, tapi tetap ada partisipasi. Partisipasi transport nanti untuk daerah jauh uangnya lebih besar. Kalau dekat kayak Bali itu kecil atau enggak ada," jelas Ical.
Ical berharap, Munaslub ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan capaian yang telah disepakati bersama.
"Harapannya munaslub berjalan baik bersih rekonsiliatif berkeadilan," tutup Ical.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDengan pungutan wisman itu, Pemprov Bali memiliki ruang fiskal termasuk untuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan hingga promosi pariwisata.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca SelengkapnyaUntuk target kemenangan di Pulau Dewata pihaknya optimis bisa meraih suara yang signifikan di Pilpres.
Baca SelengkapnyaPungutan sebesar Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali akan digunakan utamanya untuk menangani permasalahan sampah.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2024.
Baca Selengkapnya