Bertemu Ahok, Ketua KPU DKI bahas persiapan Pilgub 2017

Merdeka.com - Pemilihan gubernur DKI Jakarta masih dua tahun lagi. Namun akhir tahun ini mulai dilakukan persiapan seperti memperbaiki sarana dan prasarana.

"Kami sampaikan pada gubernur soal persiapan 2017, tekanan-tekanan yang disiapkan oleh KPU, fasilitas yang diperlukan. DKI ingin meningkatkan kualitas pilgub," kata Ketua KPU DKI, Sumarno, saat mendatangi Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/12).

Ada tiga hal utama yang menjadi pembahasan. Seperti perbaikan kualitas pemilih, kedua peningkatan pemilih, ketiga penguatan transparansi tahapan.

"Semua bisa mengawasi, mengakses, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah itu perlu dukungan dan fasilitasi pemda, termasuk sarana perkantoran. Sarana perkantoran di DKI kan tidak memadai. Kantor-kantor KPU sudah tidak memadai. Kami minta ada perhatian. tanggapan Pak Ahok sih positif sih. Karena sudah sering gubernur berikan komitmen cukup positif, tapi pelaksanaan di bawah memang perlu ditingkatkan lagi," jelasnya.

Untuk kantor KPUD, lanjutnya, belum ada rencana pembangunan baru. Hanya saja, sejumlah fasilitas akan diperbaiki.

"Kantor yang ada itu saja maksud saya direnovasi, toilet, lift-nya, ruang pertemuan yang memadai," tambahnya.

Selain itu, KPUD akan lebih transparan membuka semua data terkait kebutuhan pilgub sehingga bisa diakses publik.

"Kami akan open data semua pihak bisa mengakses datanya. tadi minta supaya di-connect ke Smart City. Semua database KPU, itu bisa diakses melalui smart city, jumlah pemilih, TPS, perolehan suara. Per-kelurahan posisi TPS, titik-titiknya diketahui. Tiap TPS terdata pemilihnya berapa, yang milih ini berapa. Semua bisa diakses. Kita tunggu kalau anggaran kalau sudah ketok palu baru kita lakukan," tambahnya.

Sedangkan untuk persiapan pilgub secara keseluruhan dipersiapkan Rp 498 miliar untuk dua putaran. Diperkirakan anggaran cair 2016 nanti.

"Karena DKI beda dengan provinsi lain,kalau DKI ada UU khususnya harus peroleh 50 persen lebih. Kalau ada calon yang memperoleh satu putaran ya bisa. Kalau tidak berarti harus dua putaran. Banyak sekali tahapannya dari penyiapan regulasi, pemutakhiran data pemilih, calon independen, penelitian dukungan calon independen. panitia ad hoc. Februari 2017 mungut suara saja.

Untuk jumlah pemilih ditargetkan 77,5 persen dari perkiraan 7,6 juta pemilih.

"Prioritas dapat supaya lebih baik, bisa koordinasi dengan dukcapil supaya sediakan data akurat. Jangan yang meninggal masih masuk, datanya bersih. Nanti KPU akan mutakhirkan ubah data," pungkasnya.