Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Beri Ruhut kesempatan, jadi ketua komisi tak butuh pengalaman'

'Beri Ruhut kesempatan, jadi ketua komisi tak butuh pengalaman' Ruhut Sitompul. Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta agar fraksi lain menghormati keputusan fraksinya untuk menunjuk Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III. Dia juga meminta agar fraksi lain memberikan kesempatan kepada Ruhut untuk memimpin komisi hukum itu.

"Ini tentu kami merasa sangat menyesalkan kejadian ini di mana seharusnya fraksi-fraksi atau anggota lain yang ada di komisi III menghargai keputusan dari Partai Demokrat," jelas Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/9).

Wakil ketua umum Partai Demokrat itu juga menolak jika harus mengubah keputusan atau membatalkan penunjukan Ruhut. Nurhayati meminta agar fraksi lain menghormati keputusan Demokrat meski dalam UU MD3 pasa 52, anggota yang memutuskan siapa ketua komisi.

"Ini merupakan dinamika di dalam politik, karena ini hal yang biasa. Memang ada hak dari anggota untuk beri tanggapan, tapi bukan berarti penolakan itu tidak memberi kesempatan pada Pak Ruhut. Beri dia kesempatan bagaimana memimpin," tegas dia.

Nurhayati juga merasa yakin jika sikap Ruhut akan berubah ketika telah menjabat sebagai ketua Komisi III. Dia juga menyebut jika menjadi ketua komisi hukum tak butuh pengalaman, melainkan sebuah keputusan.

"Mungkin sebagai anggota dia lebih santai. Tapi Pak Ruhut sebagai pemimpin dia punya leadership memimpin. Memimpin komisi tidak harus punya pengalaman," cetusnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Demokrat Belum Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah, Wali Kota Makassar Temui Langsung AHY
Demokrat Belum Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah, Wali Kota Makassar Temui Langsung AHY

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas peluangnya menjadi bakal Cagub Sulsel.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia

Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.

Baca Selengkapnya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting

Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya