Beranilah Jokowi, jangan takut ancaman parpol pendukung
Merdeka.com - Hingga saat, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan untuk membatalkan pelantikan Kapolri Komjen Budi Gunawan. Meski demikian, Jokowi ditengarai telah mengambil sikap untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti melihat Jokowi sedang terjebak pada dua tekanan, dari parpol pendukung dan rakyat Indonesia. Dia meminta Jokowi agar mampu menghadapi risiko dari parpol pendukung PDIP dan dari rakyat Indonesia.
"Kalau dia tidak melantik BG, PDIP akan marah. Kalau melantik rakyat yang akan marah. Munculnya perlawanan dari parpol pendukung jadi penghambat pengambilan keputusan. Tinggal bagaimana cara dia supaya partainya tidak marah," kata Ray.
Ray menyarankan sebaiknya Jokowi segera mengambil keputusan. Sebagai presiden dia harus tegas dan memihak kepada rakyat. Apalagi, tambah Ray, tingkat kepercayaan rakyat masih 83 persen. Selain itu tingkat kepuasan belum mencapai 53 persen.
"Artinya secara lembaga kepresidenan rakyat masih percaya pada Jokowi. Jadi dia tidak perlu takut dengan ancaman parpol pendukung. Dia juga sudah dapat dukungan dari Kompolnas dan TNI. Jadi tidak akan ada ancaman yang serius," imbuh Ray.
Menurut Ray, setiap keputusan yang diambil Jokowi akan memiliki risiko yang sama, yakni untuk berhadapan dengan rakyat atau parpol pendukungnya. Apalagi Komisi III DPR juga sudah memberikan deadline agar Jokowi tegas dan segera mengambil keputusan.
"Jokowi masih memiliki agenda lain yang penting. Dalam waktu dekat dia harus mengunjungi negara-negara ASEAN untuk membicarakan berbagai persoalan. Jadi sebelum agenda menumpuk, masalah internal negara harus segera diselesaikan," pungkas Ray.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya