Belum sebulan jadi presiden Jokowi naikkan BBM, ini alasan PDIP

Merdeka.com - Politikus PDIP Pramono Anung menyatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan masalah politik. Menurut dia, kenaikan dilakukan murni untuk menyelamatkan fiskal negara.

"Mengenai kenaikan BBM saya melihat persoalan itu bukan persoalan politik. BBM harus dilihat dari kacamata anggaran secara keseluruhan dan fiskal secara keseluruhan," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Pramono mengakui jika kebijakan ini harus dilakukan meski Jokowi-JK belum genap menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama satu bulan. Sebab, kondisi keuangan negara sudah rawan saat Jokowi menjabat.

Jokowi baru saja dilantik jadi presiden pada 20 Oktober lalu. Kemudian tepat pada 17 November, Jokowi menaikkan harga BBM subsidi sebesar 40 persen.

"Tentunya karena budget fiskal kita sangat berat, memerlukan terobosan untuk itu. Kalau saya lihat apa yang dilakukan pemerintah dan Presiden Jokowi dengan menaikan harga BBM di momen seperti ini dan jadi tidak populer dalam waktu dekat, ini resiko yang harus ditanggung," tegasnya.

Dia yakin kenaikan harga BBM bisa menyehatkan fiskal negara. Dengan demikian, Jokowi bisa mengimplementasikan janji kampanyenya dengan baik karena didukung oleh fiskal yang baik.

"Maka Pak Jokowi memutuskan di awal dan berani menanggung risiko berani mengumumkan sendiri. Menurut saya inilah pemimpin," tutur dia.

Dia juga menegaskan jika kenaikan harga BBM ini tidak ada kaitannya dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Menurut dia, kartu sakti Jokowi itu sudah direncanakan jauh sebelum kenaikan BBM.

"Tidak ada kaitannya dengan kartu itu. Kartu itu sudah dijanjikan jauh-jauh hari. Kenaikan BBM ini untuk menyehatkan fiskal kita," pungkasnya.