Bela Setnov, Fahri Hamzah tuding Freeport sengaja memojokkan DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui PT Freeport Indonesia terus melobi pimpinan DPR agar kontraknya diperpanjang. Hal tersebut lantaran DPR ngotot tidak akan memperpanjang kontrak perusahaan itu.

"Loh ini kan dari awal kita menjadi pimpinan itu kan, direksi Freeport memang ingin ketemu kita, kalau yang saya dengar. Tapi saya enggak pernah ketemu. Mereka terus ngejar-ngejar, bahkan saya mendengar ada banyak orang mengontak minta jalur ketemu dan memang mereka minta terkait perpanjangan, jadi dugaan saya yang aktif itu ya Freeport," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Politikus PKS ini menjelaskan akhirnya Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bertemu dengan perwakilan PT Freeport. ‎Namun dia menyayangkan ternyata ada pihak tertentu yang merekam obrolan itu.

"Yang minta ketemu mereka (Freeport). Lalu mereka yang merekam ya itu yang belum saya mengerti karena saya belum dengar rekamannya. Saya tanya Pak Setnov apa bapak yang merekam? Dia bilang enggak," tuturnya.

Sejauh ini Fahri tak tahu apa maksud perwakilan Freeport yang melobi pimpinan DPR, lalu merekam obrolan pertemuan itu. Dia juga mengakui bahwa karena pertemuan itu keputusan pimpinan DPR terkait perpanjangan kontrak PT Freeport hampir melunak.

"Poinnya saya belum bisa masuk inti dari masalahnya, tapi saya mengerti ini ada perusahaan asing merekam pimpinan DPR lalu kemudian diumumkan ke publik. Setelah kita sendiri menyerang, karena terus terang kami tidak setuju Freeport diperpanjang. Mohon maaf, Pak Sudirman sendiri setelah dimarahi karena katanya dia memberikan rekomendasi perpanjangan," jelasnya.

Sebelumnya, Sudirman menyatakan anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta agar PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sudirman juga menjelaskan bahwa seorang anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Selain itu dia juga meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Sudirman menjelaskan dengan dalih menjadi penghubung agar proposal tersebut disetujui pemerintah, oknum tadi meminta 20 persen dengan rincian 11 persen akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan 9 persen sisanya untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setnov dianggap mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta 20 persen saham perseroan dan 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, di Papua.