Bela Puan, PDIP sebut 'Peran sentral proyek e-KTP dimainkan kader Demokrat'

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menampik anggapan partainya melakukan tindakan cuci tangan atas kasus megakorupsi proyek e-KTP dengan menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi tudingan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang menyebut politisi PDIP Puan Maharani menerima uang e-KTP sebesar USD 500.000.

Hendrawan menuturkan, Hasto hanya menyampaikan fakta dan kronologi. Dia menegaskan, kasus yang menyeret beberapa nama anggota DPR ini memang terjadi di masa kepemimpinan SBY. Hendrawan menyatakan, dengan menjelaskan kronologi yang ada diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat.

"Kasus e-KTP terjadi di era Presiden SBY, peran-peran sentral itu dimainkan oleh kader-kader Demokrat. Bagaimana kami yang cuci tangan," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Hendrawan menyebut pada saat proyek e-KTP berlangsung, kader-kader PDI Perjuangan hanya sebagai penonton saja. Kendati begitu dia menyatakan tidak perlu memperpanjang kegaduhan pada kasus yang masih bergulir ini.

"Yang penting kita jangan lari dari kronologi kesadaran yang ada. Banyak teman-teman Demokrat juga sahabat kami," jelas dia.

Sebelumnya, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai kasus e-KTP menuai polemik. Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan Hasto sangat tidak bijak dan tidak elok. Dia menilai Hasto memberikan pernyataan yang menggiring masyarakat untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Ferdinand menyebut hal itu sebagai upaya perbuatan cuci tangan atas kasus e-KTP yang sepatutnya tidak perlu dilakukan.

"Itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan, terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain," kata Ferdinand di Jakarta, Kamis (22/3).

Dia berpendapat, korupsi tidak ditentukan oleh partai politik, baik oposisi ataupun penguasa.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau sebagai penguasa. Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan," papar dia.

Lagi pula, lanjut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan tidak ada keterlibatan SBY dalam proyek e-KTP.

Kedua partai pun diharapkan bisa saling menahan diri. Ketimbang saling sindir di media, PDIP dan Demokrat lebih baik memastikan para kadernya tak terlibat kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu.

"Bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," kata Juru Bicara PSI, Dini Shanti Purwono, Jumat (23/3).

Dia mengatakan PDIP dan Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan rakyat Indonesia. Pihaknya lhawatir perseteruan terbuka antar dua partai besar teraebut bukan hanya memecah bangsa, namun juga bisa memperlemah upaya melawan korupsi.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com