Bela Prabowo, PKS Bilang Korupsi Stadium 4 Bukan 'Nyindir' Pemerintah

Merdeka.com - Capres Prabowo Subianto menyebut masalah korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Jurkamnas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Nasir Djamil menjelaskan, ucapan itu bukan bermaksud menyindir pemerintah sekarang, melainkan berkaca dari realita korupsi yang di alami bangsa.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat, itu tidak dimaksud untuk kemudian menuding pemerintahan yang berkuasa sekarang. Tidak berusaha untuk menunjuk hidung penguasa yang berkuasa sekarang. Beliau hanya melihat realita yang terjadi bahwa tuntutan KKN itu membersihkan KKN tapi kenyataannya hari ini korupsi itu sudah berjamaah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Dia memaparkan, masalah korupsi sudah terjangkit di hampir semua lini. Di sektor swasta juga terjadi korupsi besar-besaran. Artinya, para pihak mesti mengakui bahwa masalah korupsi di masa kini lebih besar dibanding masa lalu. Sebab, korupsi saat ini merata ke tiap daerah. Seperti bupati, wali kota yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Jadi sekali lagi Pak Prabowo tidak bermaksud untuk menuding pemerintah ini tidak becus mengelola korupsi karena pemberantasan korupsi itu agenda bersama. Agenda bersama kita, jadi bukan agenda pemerintah semata, agenda semua," ucapnya.

Di sisi lain, Nasir menyebut masalah korupsi sudah tidak bisa disembunyikan. Contohnya saat kunjungan kerja DPR ke luar negeri, beberapa negara juga pasti menyampaikan kondisi negara Indonesia. Seluruh dunia pun bisa mengakses informasi secara mudah dan terbuka.

"Jadi tanpa Prabowo menjelaskan soal itu, orang sudah tahu. Prabowo hanya menjelaskan bahwa kami semunya sedang berusaha bagaimana Indonesia bisa menekan korupsi," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR ini minta para pihak tak saling menyalahkan mengenai masalah korupsi. Salah satunya kader Partai PDI Perjuangan yang menyebut korupsi disebabkan oleh mertua Prabowo yakni Soeharto.

Nasir pun minta seluruh elemen kerja sama memperbaiki masalah korupsi di Indonesia serta sistem demokrasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia bisa terwujud.

"Makanya temen-temen PDIP tidak boleh baper ketika kemudian ada pihak yang menyuarakan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia termasuk soal korupsi. Jadi kalau kemudian ditanggapi seperti itu seolah-olah tidak menyelesaikan masalah. Seolah-olah apa yang dibalas tidak menjawab persoalan yang terjadi di Indonesia," pungkasnya.