Bela Ahok, NasDem sindir Ketua BPK jadi pengemplang pajak

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyayangkan Ketua BPK Harry Azhar masuk dalam daftar Panama Paper. Sebagai pimpinan lembaga audit negara, Harry dianggap‎ tak bisa menjadi panutan karena menghindari pajak dari negara sendiri.

"Orang terkait Panama Papers terus bicara soal good governance, itu susah juga nanti masyarakat menilainya. Jadi seseorang yang melakukan kegiatan di Panama Papers, masyarakat akan bilang lho dia saja pengemplang pajak gimana caranya bisa memberantas masalah terkait good governance," ujar Irma saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/4).

Anggota komisi IX DPR ini menilai, ada permainan untuk memojokkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasar dari data audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Menjelang momentum Pilgub DKI 2017, Irma berharap persaingan dilakukan secara sehat.

‎"Kepada siapapun cobalah kita lakukan restorasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang masuk kategori black campaign. Bersaing secara sehat saja," tuturnya.

Irma berujar, jika ada hasil analisis berwujud dokumen terkait adanya kerugian negara, sebaiknya diserahkan ke KPK. ‎Sedangkan terkait perbedaan persepsi harusnya bisa didialogkan secara dingin.

"Yang pasti harus didudukkan bersama lah. Karena ICW bicara a, BPK bicara b, kemudian Ahok bicara apa gitu. Ini kan harus diselesaikan secara bersama-sama, enggak bisa sendiri-sendiri komentarnya," ujarnya.

Dia berharap, agar setiap institusi negara tidak saling menyalahkan. Lebih baik memberikan masukan yang bersifat konstruktif.

"Kalau pemerintah daerah belum menyelesaikan persyaratan, ya diminta saja menyelesaikan, enggak perlu dijelek-jelekin. Enggak boleh, jadi harus konstruktif," pungkasnya.