Begini kriteria daerah rawan konflik saat Pilkada versi Mendagri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo minta kepada Badan Inteligen Negara (BIN) dan Polri untuk antisipasi dini terhadap daerah-daerah yang potensi rawan konflik terkait Pilkada serentak. Seperti apa daerah-daerah yang rawan konflik?

"Misalnya kemungkinan yang dalam proses evaluasi dari KPU ini ditemukan calon yang mungkin ijazah palsu, kemudian yang masih bebas bersyarat masih ada 1-2, yang rekomendasi dari partainya diduga palsu, itu memang terus dideteksi jangan sampai nanti pada saat penetapan calon terpilih justru menimbulkan konflik kalau ada pengaduan-pengaduan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana, Jakarta, Senin (2/11).

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, Kemendagri terus meminta pada KPU, Bawaslu untuk mempercepat proses klarifikasi. Serta diharapkan seluruh calon kepala daerah agar terbuka dan jujur. Tak terkecuali calon-calon yang berasal dari independen juga harus terbuka supaya tidak melanggar sehingga pilkada berjalan secara demokratis.

"Selama ini belum ada (daerah yang konflik), tapi mencermati gelagat dinamika dari mulai tahapan pendaftaran, yang awalnya muncul di Mataram, kebakaran kantor KPU di NTT, pemukulan ketua KPU, sampai kemarin ada beberapa protes di sejumlah daerah itu terus menjadi deteksi kita," jelas Tjahjo.

"Presiden sudah minta pada BIN dan Kapolri untuk serius mencermati beberapa daerah yang misalnya ada potensi, misalnya ada potensi di Kalteng, ada di Timor Timur, dicermati yang hanya satu pasang calon, Timtim, Tasikmalaya dan Blitar, kemudian sejumlah daerah yang tahapan-tahapannya sudah menimbulkan pro kontra. Karena emosional pilkada itu lebih tinggi dibanding Pileg," tandasnya.