Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama tidak mengetahui maksud dan tujuan pengganti sementaranya, Sumarsono melakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2017. Sebab, selama menjabat dia menegaskan, tidak pernah berkompromi dengan siapapun.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, tidak pernah ada kompromi apapun dalam pembahasan anggaran selama menjabat sekitar empat tahun lamanya‎. Sehingga dia mempertanyakan masuknya dana hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar untuk tahun depan.

"Kalian tahu sendiri saya menjaga ini selama empat tahun begitu ngotot tidak ada kompromi dengan oknum manapun. Termasuk kejadian oknum DPRD ribut sama saya. Semua mengatakan APBD saya palsu, padahal saya mempertahankan tidak ada UPS," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini merasa keberatan jika akhirnya nanti APBD DKI Jakarta 2017 yang disahkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta harus dipertanggungjawabkannya. Sebab, dia bersikeras itu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

‎"Undang-Undang keuangan daerah mengatur, pemerintah daerah mengatur. Bagaimana mungkin saya mesti tanggung jawab APBD DKI 2017 yang bukan saya yang susun," tegas Ahok.

Menurutnya, langkah yang diambil Sumarsono atau akrab disapa Sony ini sebenarnya gaya masing-masing pemimpin. ‎"Saya ngotot nah sekarang yang terjadi apa? Kan Plt punya pandangan berbeda. Dia ingin negosiasi, ingin baik-baik," tutup bapak tiga orang anak ini.