Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu petakan kerawanan pilkada tiap wilayah berdasarkan 3 unsur

Bawaslu petakan kerawanan pilkada tiap wilayah berdasarkan 3 unsur Ketua Bawaslu Muhammad. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad berharap pilkada serentak pada tahun 2017 berjalan secara demokratis dan lebih baik dari sebelumnya. Bawaslu sedang menyusun potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.

"Harapan kita Pilkada selanjutnya lebih demokratis, lebih baik, minim pelanggarannya. Kita juga menyusun indeks kerawanan pemilihan, di setiap wilayah kita susun atas tiga unsur. Pertama unsur penyelenggara, apakah selama ini penyelenggara pemilu itu telah bekerja dengan baik sesuai undang-undang," kata Muhammad dalam acara audiensi Bawaslu dengan Kemendagri tentang Rencana Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/8).

"Kedua, kita sorot dari kontestasi peserta pemilu. Sejauh mana calon-calon itu punya potensi masalahnya apa. Misalnya ada daerah-daerah di Pilkada sebelumnya itu sudah disadari bermasalah secara administrasi, misal ijazah atau KTP-nya, tapi kemudian dipaksakan menjadi pasangan calon. Kita tidak mau ini terjadi lagi," imbuhnya.

Dan yang ketiga, kata Muhammad, terkait partisipasi pemilih. Selama ini pemilih perannya sangat strategis, Bawaslu juga mengajak masyarakat agar peduli pada pengawasan pemilu.

"Tiga unsur itu kita elaborasi di tiap daerah sebanyak 101 pilkada yang akan diselenggarakan," jelasnya.

Terkait pemberian hukuman atas pelanggaran, pihak Bawaslu akan melihat terlebih dahulu pelanggaran yang terjadi di lapangan, salah satunya sanksi suap.

"Kita lihat dulu pelanggarannya apa. Berapa banyak yang menerima suap. Ini penting, karena penyelenggara ikut menentukan proses Pilkada berlangsung secara fair," papar Muhammad.

"Misalnya di Papua Barat, berapa jumlah potensi rawan penyelenggara pemilunya. Kemudian di DKI terkait kontestasinya," sambung dia.

Begitu juga di wilayah Aceh dan Banten, tingkat kerawanan pemilu tidak hanya pada penyelenggara, juga dari segi kontenstasinya.

"Kita tahu di Aceh ada parpol lokal. Ini berpotensi menjadi kerawanan Pilkada, di Aceh juga tidak hanya pemilihan gubernur, tetapi ada Pilkada di 20 kabupaten dan kota," bebernya.

Muhammad menambahkan, untuk daerah lainnya tingkat kerawanan juga ada namun tidak begitu menonjol dibandingkan dengan Papua, Aceh dan Banten.

"Pada kriteria tertentu masuk kategori rendah. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak rawan, semua punya potensi rawan. Dengan memperhatikan IKP ini tentu kita bisa menekan potensi pelanggaran yang terjadi," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
Area Ledakan Gudang Peluru Masih Berbahaya, TNI AD Belum Bisa Pastikan Ada Tidaknya Korban Jiwa

Area Ledakan Gudang Peluru Masih Berbahaya, TNI AD Belum Bisa Pastikan Ada Tidaknya Korban Jiwa

TNI terus melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitaran gudang peluru

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya