Bawaslu Jateng: Cagub Hadi Prabowo diduga mobilisasi PNS
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bakal calon gubernur Hadi Prabowo (HP) diduga melakukan mobilisasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kebumen. Hal itu terjadi saat Hadi Purnomo melakukan kegiatan di Kabupaten Kebumen.
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antarlembaga, dan Humas Bawaslu Provinsi Jateng Teguh Purnomo di Semarang, mengatakan bahwa pada hari Jumat (29/3) HP beserta rombongan melakukan pertemuan, di antaranya di dua pondok pesantren dan di padepokan.
"Pada saat acara di padepokan jumlah peserta yang hadir sekitar 150 orang di antaranya ada camat, kepala desa, perangkat desa, dan dua staf ahli Bupati Kebumen," kata Teguh seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/3).
Dugaan awal dari Panwaslu setempat, lanjut Teguh, undangan pertemuan tersebut dikirim melalui pesan singkat secara berantai oleh pejabat Pemkab Kebumen.
Hadi Prabowo kemudian menghadiri acara pengobatan gratis dan di sela acara tersebut digelar rapat tertutup dengan panitia dan juga ikut hadir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen.
Acara lainnya, Hadi Prabowo juga melakukan pertemuan dengan sekitar 300 petani dan nelayan di sebuah rumah makan dan dalam kesempatan tersebut ada pembagian uang Rp 100 ribu kepada peserta yang hadir.
"Terkait dengan dugaan mobilisasi PNS dan pembagian uang tersebut, Panwaslu Kabupaten Kebumen pekan depan akan melakukan klarifikasi kepada panitia, camat, dan pihak terkait, termasuk untuk mengetahui sumber dananya dari mana," kata demikian Teguh.
Hadi Prabowo merupakan bakal calon gubernur yang berpasangan dengan Don Murdono yang diusung Partai Gerindra, PKS, PPP, Hanura, PKNU, dan PKB.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menjadwalkan penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur baru dilaksanakan pada tanggal 11 April.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar Yakin PBNU Bisa Jaga Netralitas di Pemilu: Waktu Ultah Ada Kode-Kode Gitu
Hal tersebut merespons adanya dugaan mobilisasi di tubuh PBNU yang mengarahkan dukungan ke pasangan Capres Cawapres tertentu.
Baca SelengkapnyaTKN Ajak Masyarakat Pantau TPS Kawal Kemenangan Prabowo-Gibran
Untuk mewujudkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu sekali putaran dibutuhkan peran aktif para relawan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Klaim Temukan 4 Dugaan Kecurangan Pemilu di Masa Tenang, Minta Bawaslu Bertindak
Habiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPrabowo Kampanye di 3 Provinsi dalam Sehari, Disambut Masif Masyarakat
Kampanye itu dilakukan Prabowo saat mengambil cuti dari tugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya