Bara Hasibuan Sayangkan Prabowo Sebut Pilpres Curang Tanpa Sodorkan Bukti

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyayangkan sikap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penolakan itu tidak didasari bukti kecurangan yang jelas.

"Jadi saya menyesalkan pernyataan tersebut apalagi pernyataan atau usulan bahwa akan tidak menerima hasil pemilihan presiden ini yang akan diumumkan KPU tanggal 22 (Mei) tanpa menyodorkan bukti-bukti akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Bara mengaku sampai saat ini belum pernah melihat ada indikasi kecurangan dalam Pilpres. Terlebih lagi upaya kecurangan secara nasional yang selama ini dituduhkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Sampai saat ini saya terus terang tidak melihat bahwa di pemilihan presiden itu ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis masif dalam level nasional," ungkapnya.

Sedangkan terkait rencana BPN yang tidak ingin membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyayangkan. Padahal, lanjut dia, seharusnya bukti kecurangan dibawa ke lembaga hukum yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Harusnya kan kita harus menggunakan seluruh jalur itu dulu. Baru kita sampai kesimpulan maka bahwa memang jalur-jalur tersedia, jalur konstitusional maupun institusional itu sudah tidak bisa digunakan, maka baru kita bisa menggunakan hal-hal yang lain," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). (mdk/rhm)