Bantah rebut kursi Mendes, PDIP sebut reshuffle kewenangan Jokowi

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah pihaknya berencana merebut kursi menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang dijabat kader PKB Marwan Jafar pada reshuffle kabinet kerja jilid II. Menurut Hasto, perombakan menteri kabinet kerja hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi kalau ada mengatakan PDIP rebutan untuk mendapatkan kursi menteri desa, itu sama sekali tidak benar. Karena itu semuanya adalah ranah kewenangan dari Presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (5/4).

Menurutnya, soal jatah menteri dalam Kabinet Kerja, PDIP tak berebut dengan partai politik lain. Saat ini pihaknya sedang merebut dukungan rakyat pada Pilkada serentak.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan oleh kehendak Presiden dan PDIP tidak rebutan dengan partai lain. Kita rebutan untuk mendapatkan dukungan rakyat, kita tidak rebutan untuk mendapat jatah menteri karena itu kewenangan Presiden. Sehingga PDIP karena Presiden-nya berasal dari PDIP, tentu saja kita menghormati seluruh keputusan politik dari Presiden," jelas dia.

Seperti diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduga pihak tertentu mengincar jatah kursi menteri dari partainya. Indikasinya, diduga ada yang sengaja mengaitkan isu reshuffle kabinet dengan kursi menteri yang diisi kader PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jazilul Fawaid menegaskan persoalan mengganti menteri adalah hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden. Maka itu, pihaknya akan melawan segala bentuk upaya intervensi terhadap Jokowi dalam persoalan reshuffle kabinet.

"Sikap Presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diintervensi. Ini kok ada pihak-pihak yang pengen banget jadi menteri bikin gerakan dan isu macam-macam," ujar Jazilul dalam siaran persnya, Senin (4/4).