Bamsoet Tegaskan Amandemen UUD Akan Diputuskan Tahun Ketiga MPR
Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat atau tergesa-gesa. Saat ini, MPR masih ingin menyerap aspirasi masyarakat.
"Kami menyerap aspirasi, keinginan sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat lain yang tidak ingin adanya amandemen, karena yang ini sudah bagus," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/10).
Politikus Golkar itu menjelaskan, pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024, pihaknya masih akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945. Sementara pada tahun kedua, MPR akan menyimpulkan apa yang perlu diamandemen.
"Barangkali yang paling baik setahun, tahun ini kita ingin membuka diri, mendengar seluruh masukan masyarakat, semua lapisan. Nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu mana-mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini," jelasnya.
Rencananya pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR akan memutuskan apakah amandemen UUD 1945 diperlukan atau tidak.
"Tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca SelengkapnyaPerubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca SelengkapnyaDPD RI menawarkan lima proposal untuk melakukan amandemen konstitusi. Apa isinya?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud MD mempersilakan untuk mengusulkan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaMenurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Baca SelengkapnyaBamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.
Baca SelengkapnyaSumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, pasangan Ganjar-Mahfud berbeda dengan pasangan calon yang lain yang punya dana banyak, triliunan, sehingga bisa memberikan bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaMasuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca Selengkapnya