Bamsoet desak KPU pakai keputusan pengadilan buat pilkada serentak

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh tetap menggunakan SK Menkum HAM terakhir untuk memverifikasi partai politik yang mengalami perpecahan agar dapat ikut dalam Pilkada serentak.

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak KPU untuk mengubah sikapnya tersebut. Sebab, dia menilai Golkar Munas Ancol yang telah disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly merupakan munas abal-abal yang tak pantas untuk mendapatkan keabsahan berupa SK Menkum HAM.

"Munas ancol itu munas abal-abal. Kepolisian sudah tetapkan 4 tersangka. Tapi disahkan. Celakanya KPU patokan terhadap SK Menkum HAM," kata Bambang saat rapat dengan KPU, Bawaslu dan seluruh fraksi membahas Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/7).

Oleh sebab itu, dia berharap agar KPU dapat merujuk kepada putusan terakhir di pengadilan ketimbang merujuk dari SK Menkum HAM.

"Enggak usah muter-muter, tinggal lihat dari putusan pengadilan," kata dia.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap ada konsultasi antara pemerintah dan DPR untuk membahas keinginan Golkar kubu Ical itu. Sehingga, dapat ditemukan jalan keluar yang tak merugikan kedua kubu di Golkar dan PPP yang masih berkonflik.

"Kami mendorong agar ada konsultasi pemerintah dan DPR. Agar ada pandangan mencari jalur hukum, menawarkan formula," pungkasnya.