Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap bagikan sembako langsung kepada rakyatnya. Menurut Yusril, lebih baik Jokowi fokus penanganan ekonomi Indonesia yang tengah merosot dan terancam krisis.

Menanggapi kritik itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai wajar kritikan yang terjadi terhadap Jokowi. Namun dia berharap, kritik yang dilakukan juga disertai dengan solusi yang baik.

"Iya itu hanya kritikan saja dari Yusril, wajar kalau begitu. Tapi lebih baik kritikan disertai dengan solusi. Saya nggak tahu dia memberikan solusi atau tidak, mungkin solusinya tidak dipublikasi ke media," kata Masinton ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (21/9).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menyatakan blusukan sudah dikenal sebagai ciri khas Jokowi. Maka, sebagai ciri khas Jokowi tidak bisa dihilangkan karena tujuannya untuk mendekatkan presiden dengan rakyatnya.

"Kalau soal blusukan dan bagi beras ke rakyat, itu soal identitas dan menjalin kedekatan dengan rakyat. Bukan hanya blusukan saja yang dilakukan Jokowi, banyak yang lainnya," terangnya.

Dia pun kembali membela Jokowi, bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah melakukan kebijakan besar dalam menyelesaikan krisis ekonomi di tanah air selain melalui blusukan dan membagikan beras ke rakyat.

"Selain blusukan ke jalan, dia juga menyelesaikan krisis dengan paket kebijakan ekonomi. Agar semuanya bisa lebih baik. Maka rakyat bersama pemerintah harus memberikan dukungan,"jelasnya.

"Dia juga telah memerintahkan menterinya untuk menyelesaikan persoalan yang ada kok," pungkasnya.

Sebelumnya Yusril mengkritik Jokowi yang hanya mampu blusukan dan membagi beras saat krisis ekonomi mendera tanah air. Menurut Yusril, hal itu tak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan karena mesti ada kebijakan besar yang dikeluarkan Jokowi.

Yusril menambahkan, pemerintah semestinya bersiap menghadapi tantangan ekonomi global dan harus lepas dari ketergantungan dari pihak asing. Sebab, kini negara ketergantungan utang dan pinjaman pihak asing.