Atasi hoaks di Pilpres 2019, Bawaslu koordinasi dengan Polri dan Kominfo

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Eduward Siregar mengatakan, pihaknya selalu berupaya untuk mencegah munculnya hoaks di media sosial. Salah satu caranya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian dan juga dalam Menkominfo terkait untuk mengatasi terhadap hoaks," katanya di Kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (30/9).

Dia menjelaskan, pihaknya juga selalu melakukan pengawasan kampanye. Termasuk materi kampanye yang melanggar pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Menyebarkan kebencian kemudian mengganggu ketertiban umum kemudian ada juga melanggar UUD menyerang satu kelompok dan sebagainya. Itu adalah materi yang diawasi Bawaslu," ungkapnya.

"Dan juga dimana harus disampaikan apakah kampanye yang terkait dengan visi-misi program dan citra diri itu disampaikan sesuai dengan yang disepakati atau tidak," sambung Fritz.

Bawaslu, lanjut Fritz, berharap masyarakat turut serta dalam pemberantasan hoaks. Caranya dengan melakukan self repoting pada unggahan yang diduga melakukan pelanggaran untuk kemudian dilaporkan pada pihak yang berwajib.

"Laporan untuk penindakannya. Kami mengajak masyarakat untuk dapat self repoting atau bisa juga langsung pada nanti akan kami kirimkan kepada platform," tutupnya.