Merdeka.com - Wali Kota Padang Fauzi Bahar meradang di akhir masa jabatannya. Dia memaki-maki Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Fauzi menuding gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berada di balik demo warga Minangkabau yang menolak pembangunan Super Blok Siloam.

Menurut Fauzi, pendemo datang dengan menggunakan mobil berlogo PKS. Selanjutnya, mereka ditampung di kantor gubernur sebelum bergerak menuju lokasi Fauzi menyampaikan pidato. Fauzi pun murka. Ujung-ujungnya dia menyerang partai dakwah itu.

"Saya sampaikan ada di handphone ibu-ibu, sampaikan ke sanak saudara kita semua, kalau PKS lagi anda ingin kacau negeri ini," ujar sang wali kota dengan nada tinggi.

Setelah menutup pidatonya, Fauzi yang mengenakan pakaian Korpri dan peci hitam tidak dapat menahan emosinya. Kata-kata kasar pun meluncur dari mulutnya. "Terima kasih. Assalamuallaikum. Kurang ajar, anjing semuanya," kata Fauzi sambil berlalu.

Irwan Prayitno membantah mendalangi demo ini. Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan tak mungkin pemerintah berada di belakang demo menolak Super Blok Siloam.

Demonstrasi menolak Super Blok Siloam di Padang ini bukan yang pertama. Sejak tahun lalu, beberapa ormas Islam telah menyuarakan keberatannya pada pembangunan rumah sakit Grup Lippo tersebut.

Bulan Juni 2013 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat telah melayangkan surat ke DPRD Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang tentang sikap tegas penolakan rencana pembangunan super blok Siloam yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketua Bidang Fatwa dan Hukum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang, mengatakan, pembangunan Super Blok Siloam dikhawatirkan dapat merusak akidah umat dan masyarakat Minangkabau. Rumah sakit itu menggunakan istilah Kristen untuk namanya.

"Sikap tegas MUI serta ormas Islam setelah melalui pertimbangan yang matang, mengkaji dari berbagai aspek, termasuk juga dengan LKAAM, pemangku adat, dan sebagainya," ucapnya.

Jika pembangunan tersebut tetap dilakukan, maka MUI menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang sensitif. Gusrizal mengungkapkan, penolakan tersebut karena pemilik Siloam, James T. Riady pada 2001 pernah menyatakan akan mengkristenisasikan desa-desa miskin di Indonesia, dan mendapat protes dari Muhammadiyah pusat.

MUI Sumbar juga menilai adanya pembangunan super blok siloam (rumah sakit, mall, sekolah, hotel dan sarana lain), tidak murni sebagai suatu bisnis, namun terdapat berbagai macam motif terselubung. Agenda-agenda Lippo Grup dituding bisa mengubah wajah Sumbar dan Minangkabau yang memiliki falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK)".

"Kita jangan hanya melihat lapangan kerja yang akan dapat dibuka, namun juga segi keimanan, jika hanya lapangan kerja, saat ini juga ada beberapa rumah sakit yang sedang dibangun di Kota Padang dan tentu dapat menampung lapangan kerja," kata Gusrizal seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, tutur Gusrizal, seorang pimpinan daerah jangan sesekali mengatakan jaminan 100 persen pada siapa pun, seperti pernah diutarakan Wali Kota Padang pada Grup Lippo ketika hendak menanamkan modal. Pasalnya, pimpinan daerah tidak akan bertahan selamanya di jabatan.

"Sebab itu dengarkan umat, ulama, pemimpin umat informal, sebab mereka hanya bertugas menjaga akidah di negeri ini," tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya mengaku tak mau campur tangan dalam polemik pembangunan Super Blok Siloam ini. Gamawan menyerahkan semuanya pada pemerintah daerah.