Anies Baswedan curiga penyelenggara pemilu dan pemerintah berpihak

Merdeka.com - Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan yakin akan memenangkan Pilgub DKI Jakarta meski saat ini warga Jakarta dihujani politik sembako. Hujan sembako tersebut pun tak perlu dikhawatirkan sebab yang harusnya khawatir justru pihak yang melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu.

"Yang harus khawatir pihak yang melakukan lalu diproses dengan aturan hukum yang ada, bahwa ada pidana pemilu itu ada dan bila itu dilakukan diproses," kata Anies di Posko Melawai, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).

Anies menginginkan, para pelanggar tindak pidana pemilu ini harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai mereka justru dibiarkan dan hanya diberitakan di berbagai media untuk sebagai bahan tontonan saja.

Hal ini, lanjut Anies, akan memberikan dampak yang buruk bila dibiarkan. Sebab, Pilgub DKI Jakarta sebagai potret wajah demokrasi di Indonesia yang juga menjadi contoh untuk negara lain.

"Menurut saya praktik kemarin ini mencoreng sekali, mencoreng ujung masa kampanye, dan para pencoreng itu harus dihukum, harus diproses," tegas Anies.

Sayangnya, lanjut Anies, berbagai macam pelanggaran yang telah dilaporkan tim justru tak diindahkan oleh pihak penyelenggara pemilu. Anies pun mempertanyakan keberpihakan Pemerintah dalam penindakan berbagai pelanggaran yang dilaporkan pihaknya.

"Saya jadi mikir ini berpihak enggak sih? Kalau enggak berpihak proses. Tunjukan pada rakyat Indonesia bahwa penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan netral seperti yang diucapkan," ungkap Anies.

Saat disinggung soal video dirinya membagi-bagikan sembako, Anies justru menantang pihak pelapor untuk membuktikan adanya bagi-bagi sembako yang dilakukan dirinya. Sebab peristiwa itu bukanlah bagi-bagi sembako, melainkan acara pasar murah yang digagas tim kampanye.

Acara itu juga, kata Anies, dilaporkan tim kampanye kepada penyelenggara pemilu lantaran masuk dalam agenda kampanye Anies di putaran pertama.

"Diproses aja, kalau kita itu kegiatannya terjadwal di KPU, terjadwal dalam kegiatan. Menurut saya diproses aja, nanti kita tunjukan mana proses yang legal mana yang proses ilegal," terang Anies.