Anggota DPR kritik cara aparat tangani kasus La Nyalla

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menyayangkan peran pemerintah yang lemah dalam menangani kasus dugaan korupsi Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2012 oleh Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti. Sehingga yang terjadi kasus ini menjadi bahan pembicaraan publik lantaran tak adanya penanganan serius dari aparat penegak hukum.

"Sebenarnya di pemerintah ini kan dia punya forum, namanya Mahkumjapol, di situ ada Mahkamah Agung, ada Jaksa, ada polisi, ada Kemenkumham. Tapi sayangnya Mahkumjapol ini tidak berperan, saya yakin kalau komunikasi koordinasi atau Mahkumjapol ini efektif, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).

Menurutnya, peran Mahkumjapol menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebab, yang terjadi saat ini adanya ketidakselarasan antara penegak hukum dengan pihak kejaksaan.

"Di satu sisi jaksa ngotot menangkap dan menahan, sementara praperadilan memutuskan bahwa status tersangka dia itu kemudian dibatalkan. Nah agar tidak terjadi kebingungan publik dan kesemrawutan penegakan hukum, maka saya pikir Mahkumjapol itu harus membicarakan soal ini, ada apa, karena di sini ada Mahkamah Agung, jaksa, ada polisi, ada Kemenkumham, maka menjadi penting untuk duduk," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar antar lembaga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Ini juga untuk mengantisipasi adanya isu semacam politisasi.

"Meskipun memang antar lembaga ini tidak bisa mengintervensi, tapi koordinasi kan bisa. Kenapa, suda 3 kali soalnya, kalau sekali barangkali masih bisa dipahami, ini 3 kali. Ada apa gitu loh. 3 kali diajukan, 3 kali dibatalkan," ungkapnya.

Bahkan, menurutnya kasus ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Sehingga diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat, agar ini juga dapat mencegah terjadinya kegaduhan penegakan hukum di Tanah Air.

"‎Jadi ini mungkin belum pernah ada di Indonesia, baru kasus Nyala ini ada 3 kali dibatalkan oleh hakim, apakah hakim tidak paham, kan itu pertanyaannya, atau jaksanya yang salah, nah ini makanya forum Mahkumjapol ini saya pikir perlu untuk berkomunikasi, berkoordinasi, sehingga kemudian tidak terjadi kegaduhan penegakan hukum di negeri ini, dan kebingungan ada apa, saya pikir itu saran saya," tutup dia.