Anggaran cuma Rp 1,4 T, Jokowi dituding tak serius berantas narkoba
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menuding Presiden Joko Widodo tak serius dalam memberantas peredaran narkoba. Sebab, dukungan yang diberikan pemerintah cukup, yakni hanya sebesar Rp 1,4 triliun.
"Negara tidak peduli dengan ini. Anggaran hanya Rp 1,4 triliun. Bagaimana bisa tangani masalah yang banyak dengan pintu masuk? Rp 1,4 triliun lawan ratusan triliun (dari bandar narkoba) itu impossible," kata Nasir dalam diskusi 'Pulau Penjara Rehabilitasi Narkoba, Perlukah?' di Komunitas Kedondong, Jalan Kedondong, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).
Dia juga mengomentari gagasan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso yang ingin menempatkan bandar narkoba ke pulau terpencil. Bagi dia, penempatan di pulau terpencil hanya akan membuat bandar semakin leluasa beroperasi.
"Bandar narkoba jangan ditempatkan di pulau terluar, makin enak mereka di sana. Di penjara di sini aja masih bisa bermain. Nanti di sana mereka tak akan terpantau," ujarnya.
Menurut politikus PKS ini, hukuman yang paling setimpal untuk para bandar narkoba adalah hukuman mati. Sebab dari pengalaman yang ada, banyak para bandar melakukan transaksi suap dengan sipir yang membuat peredaran narkoba tidak pernah berhenti.
"Ada satu lapas di mana bandar narkoba dengan sogok Sipir. Uang bagi bandar itu tak masalah tapi bagi sipir itu besar. Maka bagi saya bandar ini dihukum mati," kata dia.
Namun untuk mewujudkan hukuman mati bagi bandar narkoba tak serta merta dilakukan begitu saja. Aspek pembenahan di segala lini menjadi suatu hal yang perlu dilakukan segera.
"Semuanya harus dibenahi, baik aspek hukum maupun penyelenggara hukum seperti kepolisian, sipir dan sebagainya. Bandar hukum mati dan penyalahguna direhab," papar Nasir.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya
Pertumbuhan nasabah PNM yang begitu pesat hingga kini berada di angka 15,2 juta nasabah.
Baca Selengkapnya