Merdeka.com - Dalam pandangan mini fraksi-fraksi di rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR soal dana aspirasi, hanya tiga parpol yang tegas menolak program itu. Hasil rapat Baleg DPR yang kemudian dibacakan di paripurna menyatakan bahwa PDIP, NasDem dan Hanura menyatakan menolak dana aspirasi, sementara sisanya mendukung termasuk Fraksi Demokrat.

Namun tak berselang lama dari pengesahan dana aspirasi di paripurna DPR, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah meluruskan sikap partainya. SBY menegaskan, Demokrat menolak dana aspirasi tersebut sesuai apa yang ia ungkapkan beberapa waktu lalu. Padahal Fraksi Demokrat DPR dipimpin langsung oleh anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Hari ini pemberitaan pers diwarnai isu dana aspirasi' yang dibahas DPR RI. Sikap Fraksi Partai Demokrat dinilai tidak sesuai dengan sikap saya sebagai Ketum. Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai 'jatah anggaran' anggota DPR untuk dapilnya," kata SBY dalam akun Facebooknya dikutip merdeka.com, Rabu (24/6).

SBY menceritakan, bahkan saat dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia pihaknya menolak rencana dana aspirasi tersebut. Menurut dia, dana aspirasi rawan dengan penyelewenangan seperti yang sudah dijelaskannya beberapa waktu silam.

"Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat. Saya dilapori, posisi fraksi Demokrat hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil. Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," kata SBY.

Sebaliknya, lanjut SBY, Fraksi Demokrat tekankan dan ingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan dan pengangguran.

"Saya pastikan, Demokrat akan tetap tolak dana aspirasi tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan Demokrat dalam pembahasan nanti. Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah harga mati," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat tentang pandangan mini fraksi soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dana aspirasi sebelum dibacakan di paripurna untuk dimintai persetujuan. Hasilnya, tujuh fraksi setuju, sementara tiga lainnya menolak dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun.

Ketua Baleg Sareh Wiryono memimpin rapat tersebut. Sareh memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk memberikan pandangannya tentang program UP2DP itu.

Fraksi PAN berpandangan, setuju dengan adanya program tersebut namun tidak harus disahkan dalam rapat paripurna siang ini. Mereka meminta agar ada sosialisasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang tidak setuju.

Sementara Fraksi PKS tegas meminta agar program dana aspirasi ini segera dibahas dan dilanjutkan ke tingkat berikutnya. PKS menilai, dana aspirasi sebagai bentuk sumpah jabatan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

"Berdasarkan argumentasi dan pertimbangan di atas serta dari hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat, kami Fraksi PKS DPR RI dengan mengucap bismillah tetap menyetujui draf rancangan peraturan DPR RI yakni tentang tata cara pengusulan dana pembangunan daerah untuk selanjutnya dibahas di tahapan selanjutnya dalam sidang atau rapat paripurna," kata anggota Fraksi PKS membacakan pandangan mini di Baleg DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

Sekretaris Fraksi PPP DPR Arsul Sani mengungkapkan bahwa dana aspirasi merupakan tindaklanjut dari amanat UU MD3 Tahun 2015. Dia pun setuju dengan usulan dana aspirasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Anggaran DPR untuk membahas teknis dan besaran anggaran program ini agar tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Golkar menyatakan dukungannya atas program tersebut. Begitu juga dengan Fraksi Partai Demokrat, namun partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memberikan catatan atas dukungan itu.

Di sisi lain, Fraksi PDIP, NasDem dan Hanura tetap menolak adanya usulan dana aspirasi ini. Bahkan NasDem meminta agar UU MD3 ini direvisi untuk menghapus program dana aspirasi tersebut.

"Menolak rancangan peraturan dan menghentikan rancangan ini sehingga segera melakukan revisi UU MD3," kata perwakilan Fraksi NasDem.

Setelah seluruh fraksi membacakan pandangannya, Sareh sebagai pimpinan sidang kemudian membacakan kesimpulan. Di mana tujuh fraksi setuju dan tiga fraksi menolak.

"PAN setuju, PKS setuju, PPP setuju, Golkar setuju, Gerindra setuju, PKB setuju, Demokrat setuju. Dengan 7 dibandingkan 3, kita minta kesepakatan seluruhnya," kata Sareh.